SOALINDONESIA–JAKARTA Pagu Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk Tahun Anggaran (TA) 2026 resmi ditetapkan sebesar Rp118,5 triliun. Angka ini naik signifikan setelah ada penambahan sebesar Rp47,64 triliun dari pagu indikatif sebelumnya Rp70,86 triliun.
Penambahan anggaran tersebut diprioritaskan untuk mendukung program strategis Presiden Prabowo Subianto, seperti swasembada pangan, Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, hingga pembangunan Sekolah Rakyat. Selain itu, dana juga diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan tugas utama Kementerian PU dalam pembangunan infrastruktur.
“Pada prinsipnya anggaran dialokasikan secara strategis untuk melanjutkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas guna mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujar perwakilan Kementerian PU dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI, Selasa (16/9).
Rincian Alokasi Anggaran
Pagu Rp118,5 triliun itu akan dibagi ke sejumlah unit organisasi, di antaranya:
Sekretariat Jenderal: Rp576,85 miliar
Inspektorat Jenderal: Rp107,81 miliar
Ditjen Sumber Daya Air: Rp34,73 triliun
Ditjen Bina Marga: Rp45,61 triliun
Ditjen Cipta Karya: Rp12,03 triliun
Ditjen Prasarana Strategis: Rp24,10 triliun
Ditjen Bina Konstruksi: Rp599,03 miliar
Ditjen Pembiayaan Infrastruktur: Rp147,13 miliar
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW): Rp172,93 miliar
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM): Rp403,93 miliar
Program Prioritas 2026
Dengan anggaran tersebut, Kementerian PU menargetkan sejumlah program kerja prioritas, antara lain:
Pembangunan 15.851 hektare jaringan irigasi
Rehabilitasi 197.430 hektare jaringan irigasi
Penyediaan air baku 500 liter/detik
Pembangunan jalan baru sepanjang 191 km
Pembangunan jalan tol sepanjang 28,19 km
Preservasi rutin 46.451 km jalan dan 531.969 meter jembatan
Pembangunan dan preservasi jalan daerah sepanjang 36,65 km
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 918 liter/detik
Pengelolaan air limbah untuk 115.750 KK
Pengembangan kawasan strategis seluas 150 hektare
Pembangunan Higher Training Center (PHTC) di 1.000 Madrasah
Pembangunan 200 unit Sekolah Rakyat
Kementerian PU menegaskan, percepatan pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu meningkatkan konektivitas, mendukung ketahanan pangan, serta menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia