SOALINDONESIA–JAKARTA Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengungkapkan isi dari pertemuan penting yang digelar pada Rabu, 8 Oktober 2025, antara pihak legislatif dan eksekutif. Dalam rapat tersebut, Dasco bertemu dengan sejumlah pejabat tinggi pemerintah, termasuk Sekretaris Kabinet (Seskab) Mayor Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, serta sejumlah lembaga lainnya.
Pertemuan yang diadakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, tersebut membahas berbagai topik strategis terkait dengan situasi politik, ekonomi, dan keamanan Indonesia.
Koordinasi Eksekutif dan Legislatif Terkait Dinamika Terkini
Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa tujuan utama dari rapat tersebut adalah untuk koordinasi antara eksekutif dan legislatif, serta untuk tukar-menukar informasi mengenai perkembangan terkini di sejumlah sektor penting.
“Kita koordinasi antara eksekutif dan legislatif, tukar menukar informasi mengenai situasi terkini tentang politik, ekonomi, keamanan,” ujar Dasco di sela-sela rapat, Kamis (9/10/2025).
Dasco menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut juga dibahas beberapa isu besar yang tengah menjadi perhatian nasional, termasuk kebijakan fiskal dan alokasi anggaran daerah.
Pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Transfer Dana Daerah
Salah satu topik utama yang dibahas dalam rapat adalah pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) yang selama ini menjadi isu krusial antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dasco menyebutkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa turut menjelaskan mengenai dinamika terkini dalam hal transfer dana ke pemerintah daerah, yang mengalami perubahan signifikan.
“Ya sama Menteri Keuangan juga kita, dinamika terkini (soal) transfer daerah juga kita bicarakan,” jelas Dasco, menanggapi pertanyaan mengenai pemangkasan DBH dan dampaknya terhadap kinerja pemerintah daerah.
Isu ini muncul seiring dengan adanya penyesuaian anggaran dan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sedang berjalan. Menurut informasi yang disampaikan dalam rapat, pemangkasan DBH bisa berpengaruh pada alokasi dana untuk berbagai program pembangunan di daerah, yang menjadi perhatian serius bagi legislatif.
Rapat Dibuka oleh Seskab dan Dihadiri oleh Banyak Pihak Terkait
Sebelumnya, momen rapat ini diunggah oleh Seskab Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet. Dalam postingannya, Teddy memberikan gambaran tentang keberagaman topik yang dibahas dalam rapat, serta sejumlah pihak yang terlibat.
“Siang ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menghadiri rapat kerja di Dewan Perwakilan Rakyat,” demikian kutipan dalam unggahan tersebut. Rapat ini turut dihadiri oleh pimpinan Komisi DPR serta jajaran kementerian/lembaga terkait, termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara (BIN), dan Mabes TNI.
Rapat tersebut membahas sejumlah agenda strategis yang meliputi kebijakan di bidang hukum, keamanan, dan juga evaluasi terkait penyerapan anggaran negara. Salah satu topik penting yang disorot adalah penyerapan anggaran untuk tahun 2025, yang menjadi perhatian pemerintah dalam memastikan bahwa alokasi anggaran dapat digunakan secara maksimal untuk mendukung berbagai program pembangunan.
Evaluasi Penyerapan APBN 2025
Dalam rapat ini, selain membahas masalah DBH, pemerintah juga melakukan evaluasi terkait penyerapan anggaran untuk tahun 2025, yang menjadi hal penting untuk memastikan bahwa anggaran yang telah dialokasikan bisa digunakan secara efisien dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
“Forum tersebut membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari kebijakan di bidang hukum dan keamanan hingga evaluasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025,” ujar unggahan Seskab Teddy Indra Wijaya.
Koordinasi Antar-Lembaga untuk Menyikapi Dinamika Terkini
Pertemuan tersebut juga memperlihatkan pentingnya koordinasi antar-lembaga dalam menangani berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, baik di sektor politik, ekonomi, maupun keamanan. Rapat ini juga memberikan gambaran jelas bahwa pemerintah dan DPR bekerja sama untuk menangani isu-isu penting yang menyangkut kesejahteraan rakyat Indonesia.
Dengan adanya pertemuan ini, harapannya adalah terciptanya sinergi yang lebih baik antara eksekutif dan legislatif dalam mengambil keputusan strategis yang akan mempengaruhi arah kebijakan negara ke depannya.
