SOALINDONESIA–BOGOR Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengaku belum menerima informasi resmi terkait usulan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai pembangunan kembali Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, yang roboh beberapa waktu lalu.
Hal ini disampaikan Purbaya dalam acara Media Gathering APBN 2026 yang berlangsung di Novotel, Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).
“(Laporan soal) Pondok Pesantren (Al Khoziny) juga saya belum terima. Saya baru baca di media saja, karena kan dimintai dibiayai pemerintah. Tapi, saya belum tahu siapa yang propose,” ujar Purbaya saat menjawab pertanyaan wartawan melalui sambungan Zoom.
Menunggu Proposal Resmi dari PUPR dan Ponpes
Meskipun belum menerima proposal resmi, Purbaya menyatakan pemerintah terbuka dan akan menunggu pengajuan resmi dari pihak terkait, baik dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) selaku instansi teknis maupun dari pengelola Ponpes Al Khoziny.
“Seperti apa proposalnya saya belum tahu. Kita akan tunggu seperti apa proposalnya,” tambahnya.
Pernyataan ini menanggapi pemberitaan yang sebelumnya beredar luas di media, terkait permintaan agar pemerintah menanggung pembangunan ulang salah satu pesantren ternama di Sidoarjo tersebut, menyusul insiden robohnya bangunan yang menyebabkan korban luka dan kerugian materiil.
DJA: Dimungkinkan Dibangun Kembali dengan APBN
Sementara itu, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu, Tri Budhianto, menyebut secara prinsip pembangunan kembali Ponpes Al Khoziny menggunakan dana negara sangat dimungkinkan, terlebih dalam APBN 2025 telah dialokasikan dana untuk program revitalisasi pondok pesantren.
“Kalau ada kejadian itu, kan kita tinggal lihat. Kalau diperintah biasanya oke, untuk dibangun kembali. Kalau nggak salah sih di beberapa kejadian, seperti gedung-gedung yang terdampak demo kemarin, juga ada yang dibangun atau direnovasi oleh pemerintah,” jelas Tri.
Negara Bisa Bantu Meski Ada Unsur Kelalaian
Terkait dugaan robohnya bangunan karena kelalaian konstruksi atau manajemen pondok pesantren, Tri menyampaikan bahwa faktor kemanusiaan menjadi pertimbangan utama, terutama dalam konteks kepentingan para santri sebagai pihak yang terdampak langsung.
“Kadang-kadang kita perlu melihatnya tidak hanya dari sisi kelalaian atau tidak, tapi ini untuk siapa. Kalau memang untuk para santrinya, ya kenapa tidak? Kasihan kalau yang berbuat satu orang, tapi yang kena imbasnya banyak. Jadi kita harus mulai memisahkan itu juga,” tegasnya.
Latar Belakang: Bangunan Roboh, Puluhan Santri Terdampak
Insiden robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny beberapa pekan lalu sempat mengejutkan masyarakat. Bangunan utama yang digunakan sebagai ruang belajar dan asrama santri ambruk akibat diduga bermasalah secara struktural. Sejumlah santri mengalami luka-luka, meski tidak ada korban jiwa.
Sejumlah pihak lantas mendorong pemerintah untuk segera turun tangan, termasuk usulan agar pembangunan ulang dibiayai melalui APBN. Namun hingga kini, proses pengajuan resmi belum tercatat masuk ke Kementerian Keuangan.
agen
Revitalisasi Ponpes Masuk Program Strategis 2025–2029
Sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia, pemerintah telah mencanangkan program revitalisasi pondok pesantren hingga 2029, yang mencakup pembangunan sarana dan prasarana pesantren, peningkatan kapasitas SDM, dan akses digitalisasi pendidikan berbasis pesantren.
Dengan demikian, jika proposal resmi disampaikan dan memenuhi syarat, pembangunan kembali Ponpes Al Khoziny berpotensi masuk dalam skema dukungan program strategis nasional.
