SOALINDONESIA–JAKARTA Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia akan membutuhkan penyimpanan baterai berkapasitas 500 megawatt (MW) untuk menunjang operasionalnya. Proyek strategis nasional ini ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2032, menjadi tonggak baru dalam sejarah ketenagalistrikan nasional.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa kebutuhan baterai untuk PLTN merupakan bagian dari rencana besar pembangunan sistem penyimpanan energi nasional yang tertuang dalam Rancangan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
“Kami juga menargetkan kapasitas penyimpanan baterai sekitar 6 gigawatt (GW), serta 500 megawatt untuk tenaga nuklir,” ujar Eniya dalam forum 2nd Indonesia–Mekong Basin Connect Forum: Energy Security Cooperation in the Region, Kamis (16/10).
Fokus Pembangunan Sistem Penyimpanan Energi
Dalam RUPTL terbaru, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit energi baru terbarukan (EBT) sebesar 42,5 gigawatt (GW) hingga 2034. Dari total tersebut, dibutuhkan kapasitas penyimpanan energi sebesar 10,3 GW, yang terdiri dari 6 GW baterai dan 4,3 GW pumped storage di sejumlah titik di Jawa dan Sumatra.
“Pada 2030, kami menargetkan kapasitas penyimpanan sebesar 3 gigawatt, meningkat menjadi 9 gigawatt pada 2035, seiring bertambahnya kapasitas energi terbarukan,” jelas Eniya.
PLTN Pertama Akan Dibangun di Sumatera dan Kalimantan
Menurut Eniya, pemerintah telah menetapkan dua lokasi utama untuk pembangunan PLTN tahap awal, yakni di Sumatera dan Kalimantan, dengan kapasitas masing-masing 250 MW. Dengan demikian, total daya 500 MW dari energi nuklir akan mulai masuk ke jaringan transmisi nasional pada tahun 2032.
Pembangunan PLTN ini menjadi bagian dari strategi diversifikasi sumber energi nasional guna memastikan ketahanan energi jangka panjang serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Target Besar Menuju Net Zero Emission 2060
Eniya menegaskan, pemerintah memiliki ambisi besar mencapai net zero emission (NZE) pada 2060, dengan porsi energi terbarukan mencapai 70 persen dari total bauran energi nasional. Namun, saat ini kontribusi energi bersih masih berada di kisaran 16 persen dalam energi primer.
“Kami membutuhkan investasi besar untuk mempercepat transisi energi. Dalam 10 tahun ke depan, diperlukan sekitar USD 40 miliar atau setara Rp 1.682 triliun untuk pengembangan EBT,” ungkap Eniya.
Investasi tersebut diperkirakan akan menciptakan 800 ribu lapangan kerja baru serta mengurangi emisi karbon hingga 129 juta ton CO₂.
76 Persen Penambahan Daya dari Energi Bersih
Berdasarkan RUPTL 2025–2034, penambahan pembangkit listrik nasional hingga 2034 ditargetkan mencapai 69,5 gigawatt (GW), di mana 76 persen di antaranya atau 42,6 GW berasal dari energi baru terbarukan (EBT) seperti surya, angin, air, panas bumi, dan nuklir.
Kementerian ESDM menilai, keberadaan PLTN menjadi pelengkap strategis bagi sumber energi terbarukan lain yang bersifat intermiten (tidak stabil), seperti tenaga surya dan angin. Sistem penyimpanan energi 500 MW akan berfungsi menjaga stabilitas pasokan listrik dari PLTN agar tetap konsisten dalam memenuhi kebutuhan industri dan rumah tangga.
Indonesia Menuju Era Energi Nuklir
Pemerintah optimistis pembangunan PLTN akan menjadi simbol kemandirian energi nasional, sekaligus langkah konkret menuju transformasi energi bersih.
“Kita sedang mempersiapkan dengan matang seluruh aspek keamanan, teknologi, dan regulasinya. PLTN ini bukan hanya proyek energi, tapi juga bagian dari masa depan Indonesia yang berdaulat secara energi,” tutup Eniya.
