SOALINDONESIA–JAKARTA Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh berdekatan dengan Tempat Pembuangan Akhir (TPA), kandang hewan, atau sumber pencemar lingkungan lainnya.
Aturan tersebut resmi tertuang dalam Surat Keputusan Kepala BGN Nomor 63 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2025.
“SPPG adalah dapur gizi publik. Karena itu, lokasi pembangunannya harus benar-benar bebas dari sumber pencemaran. Tidak boleh dekat TPA, kandang hewan, atau area yang berpotensi mengontaminasi bahan makanan,”
ujar Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, dalam keterangan resminya, Jumat (24/10/2025).
Pastikan Keamanan Pangan dan Standar Sanitasi Ketat
Khairul Hidayati — yang akrab disapa Hida — menjelaskan bahwa kebijakan ini diterbitkan untuk menjamin mutu dan keamanan pangan dalam proses penyediaan makanan bagi penerima manfaat program MBG.
Menurutnya, setiap SPPG wajib memenuhi standar lokasi, bangunan, dan lingkungan higienis, sebagaimana tercantum dalam petunjuk teknis terbaru. Selain bebas dari sumber pencemaran, dapur gizi juga harus memiliki akses jalan yang memadai, sumber listrik dari jaringan PLN, serta sarana air bersih layak konsumsi.
“Kami memastikan seluruh dapur gizi di Indonesia beroperasi dengan prinsip good hygiene practice dan food safety. Makanan yang diberikan kepada anak sekolah dan ibu hamil harus benar-benar aman dikonsumsi,” lanjut Hida.
Standar Dapur: Ventilasi, Pemisahan Area, dan Peralatan Foodgrade
Lebih lanjut, Hida menyebut bahwa seluruh SPPG diwajibkan memiliki ventilasi yang cukup, pemisahan area antara bahan mentah dan matang, serta menggunakan peralatan makan berbahan foodgrade stainless steel.
Standar ini, kata Hida, disusun untuk mencegah kontaminasi biologis maupun kimiawi yang dapat mengancam kesehatan penerima manfaat.
“Kami tidak ingin ada risiko kesehatan muncul dari dapur program gizi. SPPG adalah ujung tombak penyedia makanan sehat, sehingga aspek sanitasi dan keamanan pangan menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Pemda Diminta Aktif Awasi Pembangunan SPPG
BGN juga meminta pemerintah daerah untuk aktif memantau dan memastikan lokasi pembangunan SPPG sesuai dengan tata ruang wilayah dan standar higienitas lingkungan.
“Keamanan pangan adalah pondasi utama keberhasilan program MBG. Karena itu, kami tidak akan kompromi terhadap standar kebersihan — mulai dari lokasi, dapur, hingga alat makan,” tutup Hida.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program prioritas nasional yang digagas untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah dan ibu hamil di seluruh Indonesia. Melalui kebijakan ini, pemerintah berupaya menekan angka stunting serta memperkuat ketahanan gizi masyarakat sejak dini.
