SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa keberadaan kandungan etanol dalam bahan bakar minyak (BBM) bukanlah hal buruk seperti yang sempat diperdebatkan sejumlah pihak. Ia menilai penggunaan etanol justru membawa manfaat besar, baik dari sisi efisiensi energi maupun keberlanjutan lingkungan.
Pernyataan itu disampaikan Bahlil dalam acara Sarasehan 100 Ekonom di Jakarta, Selasa (28/10/2025), menanggapi kabar bahwa sejumlah badan usaha swasta sempat mempermasalahkan kandungan 3,5 persen etanol dalam base fuel yang diimpor PT Pertamina (Persero).
“Jangan swasta memaksakan kehendak begitu loh. Apalagi SPBU-SPBU ini begitu. Jangan dikirain kita enggak paham, seperti orang Papua bilang, ‘adek kau baru mau tulis, kakak sudah baca’,” ujar Bahlil dengan gaya khasnya yang santai namun tegas.
Etanol Sudah Diterapkan di Banyak Negara
Menurut Bahlil, penggunaan etanol dalam BBM bukan hal baru di dunia. Banyak negara sudah lama mengadopsi bahan bakar campuran berbasis etanol dengan kadar tinggi.
“India sudah pakai E30 (campuran 30 persen etanol), Thailand dan Amerika pakai E20, bahkan sebagian negara di Amerika sudah sampai E85. Jadi sangat tidak benar kalau ada diskusi-diskusi oleh berbagai kelompok yang mengatakan etanol ini barang yang enggak bagus,” ucapnya.
Bahlil menegaskan, pengembangan etanol di Indonesia harus dipandang sebagai langkah maju untuk memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi emisi karbon.
“Jadi kita itu jangan selalu berpikir seolah-olah ada sesuatu yang negatif. Etanol ini justru bisa jadi solusi,” tambahnya.
Negosiasi dengan SPBU Swasta Terus Berjalan
Bahlil mengungkapkan bahwa negosiasi antara Pertamina dan sejumlah badan usaha swasta seperti Shell, Vivo, dan BP-AKR kini sudah kembali berjalan dengan baik. Pada tahap awal, pembahasan sempat tersendat karena perbedaan pandangan soal kandungan etanol dalam base fuel.
“Sekarang semua dibahas secara business to business (B2B). Semua yang sudah B2B dengan Pertamina, pasti Pertamina sudah mempersiapkan itu, dan komunikasinya sudah jalan,” kata Bahlil.
Ia memastikan pemerintah tidak akan berpihak secara sepihak, melainkan mendorong kolaborasi antara BUMN dan swasta agar kebutuhan energi nasional tetap terjamin.
Kuota Impor BBM Swasta Tetap Diberikan
Sebelumnya, Bahlil juga memastikan bahwa badan usaha swasta tetap mendapat kuota impor BBM untuk 2026, bahkan membuka peluang untuk penambahan kuota.
“Terkait dengan 2026, kita akan memberikan kuota juga dan kita akan berlakukan sama bagi perusahaan-perusahaan yang mau taat aturan,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, hubungan antara pemerintah dan pelaku usaha harus bersifat seimbang — tidak saling mendominasi.
“Pemerintah enggak boleh zalim pada pengusaha, tapi pengusaha juga jangan ngatur pemerintah. Pemerintah punya kewajiban mengayomi pengusaha, tapi pengusaha juga punya kewajiban jangan ngatur pemerintah. Kita sama-sama membutuhkan,” tegas Bahlil.
Peluang Tambahan Kuota Tahun Depan
Diketahui, kuota impor bagi badan usaha swasta seperti Shell, bp, dan Vivo tahun ini meningkat sekitar 10 persen dibandingkan 2024. Namun pada pertengahan Agustus 2025, sejumlah SPBU swasta sempat mengalami kekosongan stok akibat lonjakan permintaan.
Menanggapi hal tersebut, Bahlil menyatakan pemerintah sedang mempertimbangkan tambahan kuota impor BBM untuk 2026.
“Sampai saat ini pikiran saya masih begitu, terkecuali kalau ada yang agak sedikit bagaimana-bagaimana, kita pikirkan lah ya,” katanya sambil tersenyum.
Dengan sikap tegasnya, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten mendorong transformasi energi bersih tanpa mengorbankan iklim usaha yang sehat. Penggunaan etanol, menurutnya, adalah bagian dari langkah menuju kemandirian energi nasional dan pengurangan emisi — sekaligus wujud komitmen Indonesia dalam transisi energi berkeadilan.
