SOALINDONESIA–GYEONGJU Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia akan terus melanjutkan negosiasi tarif perdagangan dengan Amerika Serikat (AS). Langkah ini dilakukan menyusul kebijakan tarif impor sebesar 19 persen yang diberlakukan oleh pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap sejumlah produk asal Indonesia yang masuk ke pasar Amerika.
“Iya, masih terus negosiasi,” kata Prabowo singkat saat ditemui di sela-sela menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) di Kota Gyeongju, Korea Selatan, Jumat (31/10/2025).
Menurut Presiden, negosiasi ini merupakan bagian dari upaya Indonesia menjaga hubungan dagang yang saling menguntungkan dengan mitra strategis seperti Amerika Serikat, di tengah dinamika global yang masih diwarnai ketegangan geopolitik dan perang tarif.
Puji Pertemuan Trump dan Xi Jinping
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga menyambut baik pertemuan bilateral antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang berlangsung menjelang pembukaan KTT APEC 2025.
“Alhamdulillah ketemu ya, Presiden Trump dari Amerika jumpa dengan Presiden Xi Jinping. Saya dengar juga suasananya positif lah, dan ini yang kita harapkan,” ujar Prabowo.
Prabowo menilai bahwa pertemuan dua pemimpin negara dengan perekonomian terbesar di dunia itu memiliki dampak besar terhadap stabilitas global, baik dari sisi politik maupun ekonomi.
“Karena ini akan sangat mempengaruhi ketenangan dunia, dan ekonomi dunia sangat tergantung pada ketenangan,” tuturnya.
Lanjutkan Negosiasi Dagang
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga menegaskan bahwa Indonesia akan melanjutkan negosiasi tarif dagang dengan Amerika Serikat. Pemerintah berharap Indonesia dapat meraih hasil kesepakatan yang lebih baik, serupa dengan yang telah dicapai Malaysia dalam kerja sama dagang dengan AS.
“Kita harapkan Indonesia bisa mendapatkan perlakuan yang sama dengan negara-negara lain di kawasan,” kata Airlangga dalam keterangannya usai Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Jakarta, Rabu (29/10/2025).
Airlangga menambahkan, secara umum perekonomian Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang kuat, tercermin dari berbagai indikator utama yang tetap positif di tengah ketidakpastian global.
“Relatif perekonomian dari berbagai indeks angkanya cukup baik. Beberapa indikator konsumsi seperti indeks kepercayaan konsumen masih di atas 100–115, pertumbuhan ritel mencapai 5,8 persen, dan PMI berada di angka 50,4,” jelasnya.
Ekonomi Tetap Tangguh dan Investasi Meningkat
Menko Airlangga juga melaporkan bahwa sektor investasi dan konsumsi masyarakat menunjukkan tren meningkat. Hingga akhir kuartal ketiga 2025, realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun, sementara Mandiri Spending Index naik hingga 297 poin, menandakan peningkatan aktivitas belanja masyarakat dan sektor riil.
“Dari sisi produksi, utilisasi kapasitas industri juga meningkat, yang menandakan kegiatan ekonomi terus bergerak,” tambahnya.
Regulasi dan Program Lanjutan 2026
Lebih lanjut, pemerintah telah menyiapkan regulasi pendukung untuk memastikan keberlanjutan berbagai program prioritas nasional pada tahun 2026.
“Regulasinya sudah disiapkan, seperti PPh final untuk UMKM sampai 2027, PPh 21 untuk sektor pariwisata dan industri padat karya, serta PPN DTP untuk sektor perumahan. Selain itu juga ada diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian,” jelas Airlangga.
Presiden Prabowo, lanjutnya, juga memberikan perhatian khusus terhadap program strategis di sektor pertanian, kelautan, dan perikanan, termasuk hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi.
“Bapak Presiden juga melihat program-program di sektor pertanian seperti hilirisasi hasil pertanian, revitalisasi tambak pantura seluas 20 ribu hektare, pengembangan tambak udang terintegrasi di Nusa Tenggara Timur, modernisasi kapal, dan program Makan Bergizi Gratis,” tutur Airlangga.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat ekspor, dan melindungi kepentingan nasional di tengah dinamika perdagangan global.
