SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait keberadaan bandara khusus milik Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, yang disebut beroperasi tanpa kehadiran perangkat negara. Bahlil menyatakan kementeriannya masih menunggu hasil investigasi mengenai operasional bandara tersebut.
Bahlil menegaskan bahwa Kementerian ESDM hanya bertugas mengawasi sektor pertambangan dan hilirisasi. Sementara, urusan teknis terkait pengelolaan bandara berada di bawah kewenangan kementerian lain.
“Kalau kami di bidang pertambangannya, Kementerian ESDM itu di bidang pertambangannya termasuk rekomendasi terhadap bagian hilirnya,” ujar Bahlil seusai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/11/2025).
“Tapi dalam pengamanan objek yang ada di bandara, itu merupakan kewenangan menteri teknis.”
Terkait dugaan aktivitas tambang ilegal di sekitar kawasan IMIP, Bahlil menegaskan pihaknya tidak akan ragu memproses setiap pelanggaran.
“Sampai sekarang kita tunggu laporan dari tim. Tapi saya harus mengatakan bahwa siapa pun yang menambang ilegal atau di luar wilayah izin, tetap akan diproses,” tegasnya.
Bahlil juga mengungkapkan arahan Presiden Prabowo untuk menegakkan hukum secara tegas dan tanpa tebang pilih.
“Arahan Bapak Presiden adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu, karena negara tidak boleh kalah dari apa pun yang melanggar,” katanya.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Sebut Bandara IMIP sebagai ‘Anomali’
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengungkap adanya temuan mengejutkan terkait Bandara IMIP yang beroperasi tanpa perangkat negara. Ia menyebut kondisi ini sebagai sebuah anomali yang bisa mengganggu stabilitas nasional.
“Ini merupakan hal yang anomali… masih terdapat celah-celah yang menjadi kerawanan terhadap kedaulatan ekonomi dan stabilitas nasional,” ujar Sjafrie di Morowali, Sulawesi Tengah, Kamis (20/11/2025).
Sebagai respons, TNI menggelar simulasi latihan intercept terhadap pesawat yang diduga terlibat aktivitas ilegal, sekaligus latihan pengamanan di bandara-bandara yang tidak memiliki aparat negara.
“Ini menjadi bagian evaluasi kita untuk melakukan penertiban dan pengamanan… Ketentuan yang kita keluarkan sendiri ternyata tidak bisa kita kendalikan,” tambahnya.
Menurut Sjafrie, lemahnya koordinasi antarinstansi membuka peluang bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan celah regulasi demi kepentingan kelompok.
“Negara hadir untuk menegakkan hukum dan memperbaiki semua hal yang sudah kita lihat selama ini,” pungkasnya.
