Soalindonesia–Swiss – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperkenalkan istilah Greedonomics dalam pidatonya di hadapan para pemimpin dunia pada ajang World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Istilah tersebut digunakan Prabowo untuk mengkritik sistem ekonomi yang dikuasai oleh segelintir elite serakah serta praktik usaha ilegal yang merusak tatanan hukum.
Di Indonesia, Prabowo sebelumnya kerap menggunakan istilah Serakahnomic sebagai sindiran tajam terhadap perilaku ekonomi rakus yang mengabaikan hukum dan kepentingan publik.
“Sungguh menakjubkan, saya menyebut ini usaha bebas, saya menyebut ini bukan pasar bebas, saya menyebutnya secara terbuka Greedonomics. Ekonomi keserakahan, ekonomi dari praktik-praktik rakus,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Penegakan Hukum Jadi Kunci Iklim Investasi
Prabowo menegaskan, tidak mungkin tercipta iklim investasi yang sehat tanpa kepastian penegakan hukum yang adil. Ia menekankan bahwa tidak ada investor yang bersedia menanamkan modal di negara yang tidak menjunjung supremasi hukum.
Menurutnya, pemerintah harus berani menempatkan hukum di atas kepentingan pribadi maupun korporasi besar.
Ia juga mengaitkan Greedonomics dengan istilah robber barons yang populer di abad ke-19, yakni kelompok pengusaha yang memperkaya diri melalui praktik tidak etis dan eksploitatif.
Ungkap Korupsi dan Kejahatan Sumber Daya Alam
Dalam forum global tersebut, Prabowo turut mengulas capaian awal pemerintahannya dalam memberantas praktik korupsi dan kejahatan sumber daya alam. Ia menyebut pemerintah berhasil:
Mengungkap kasus korupsi tata kelola BBM
Menyita 4 juta hektare perkebunan sawit ilegal
Menutup 1.000 lokasi tambang ilegal
Mencabut izin 28 perusahaan yang mengelola 1,01 juta hektare perkebunan di kawasan hutan lindung
Langkah-langkah tersebut, menurut Prabowo, merupakan bukti keseriusan pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
Tantang Pengusaha Rakus
Prabowo juga menyampaikan pernyataan keras terhadap pengusaha yang merasa kebal hukum dan menganggap pejabat pemerintah bisa dibeli.
“Saya mendapat laporan bahwa beberapa dari orang-orang ini mengatakan, ‘Tidak ada pejabat pemerintah yang tidak bisa dibeli.’ Saya menantang mereka untuk mencoba membeli pejabat dari pemerintahan saya. Mereka akan terkejut,” tegasnya.
Akui Korupsi sebagai Penyakit Bangsa
Di hadapan para pemimpin dunia, Prabowo secara terbuka mengakui bahwa korupsi merupakan penyakit serius yang selama ini diderita Indonesia. Namun ia menegaskan, pemerintahannya tidak akan lari dari kenyataan tersebut.
“Seperti seseorang yang menghadapi penyakit, kita harus berani mengakui penyakit itu. Kami bertekad memerangi korupsi secara langsung. Saya telah dilantik dan disumpah untuk menegakkan konstitusi serta supremasi hukum,” tandas Prabowo.
Pidato Prabowo di WEF Davos 2026 tersebut mendapat perhatian luas karena secara terbuka mengkritik praktik ekonomi global yang sarat keserakahan, sekaligus menegaskan arah kebijakan Indonesia yang menempatkan hukum dan keadilan sebagai fondasi pembangunan ekonomi.
