Soalindonesia–Jakarta – Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera menargetkan seluruh pengungsi yang masih tinggal di tenda darurat di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) dapat direlokasi ke hunian yang lebih layak sebelum Idulfitri 2026.
Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menyampaikan percepatan relokasi pengungsi menjadi salah satu fokus utama dalam fase rehabilitasi dan rekonstruksi.
Ia menjelaskan, jumlah pengungsi terus mengalami penurunan signifikan dibandingkan masa awal bencana. Dari lebih dari dua juta warga terdampak pada fase awal, per 27 Februari 2026 tercatat tersisa 11.307 jiwa yang masih berada di tenda pengungsian.
Sebagian besar pengungsi berada di Aceh sebanyak 10.394 jiwa, sementara di Sumut tersisa 913 jiwa. Adapun di Sumbar, seluruh pengungsi telah meninggalkan tenda darurat.
“Kita harapkan secepat mungkin bisa menyelesaikan sebelum Idulfitri. Kalau bisa sebelum Idulfitri semua tidak ada di tenda tapi di huntara atau menerima dana tunggu hunian yang diberikan,” ujar Tito.
Pembangunan Huntara dan Huntap Dikebut
Target tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri yang digelar di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Untuk mendukung percepatan relokasi, Satgas PRR terus mendorong pembangunan hunian sementara (huntara), hunian tetap (huntap), serta penyaluran dana tunggu hunian.
Berdasarkan data Satgas PRR per 27 Februari 2026, target pembangunan huntara di tiga provinsi mencapai 18.253 unit, dengan realisasi sebanyak 10.498 unit atau sekitar 57 persen.
Sementara itu, pembangunan huntap mulai berjalan dengan 1.363 unit dari target 36.669 unit yang kini dalam proses pembangunan. Di Sumatera Barat, enam unit huntap telah selesai dibangun.
Penyaluran bantuan perbaikan rumah rusak juga terus dilakukan secara bertahap. Dari lebih dari 73.000 unit rumah yang teridentifikasi mengalami kerusakan ringan, sedang, dan berat, proses verifikasi dan pencairan bantuan terus dipercepat agar masyarakat dapat segera melakukan perbaikan secara mandiri.
Koordinasi Lintas Kementerian
Satgas PRR memastikan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah berjalan intensif guna mempercepat penyelesaian hunian bagi masyarakat terdampak.
Dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat segera menempati hunian yang aman dan layak.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, serta Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Hadir pula Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sarah Sadiqa, serta sejumlah pejabat lainnya baik secara langsung maupun virtual.
Pemerintah berharap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini dapat memulihkan kehidupan masyarakat terdampak secara menyeluruh dan memastikan mereka kembali menempati hunian yang aman, layak, dan berkelanjutan sebelum Hari Raya Idulfitri 2026.
