Soalindonesia–JAKARTA – Pengadaan 21.800 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mendukung operasional program gizi menuai polemik di tengah masyarakat.
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKB, Neng Eem Marhamah Zulfa, menyatakan akan meminta penjelasan resmi dari BGN terkait proses pengadaan tersebut.
“Masyarakat berhak mengetahui asal-usul pengadaan, peruntukan, hingga sumber anggarannya. Konfirmasi ke pihak BGN menjadi langkah tepat agar kronologinya jelas,” ujar Neng Eem, Rabu (8/4/2026).
Transparansi Dinilai Krusial
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting untuk menghindari spekulasi publik yang dapat mengganggu kredibilitas program strategis nasional, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program tersebut diketahui merupakan salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto yang harus dijaga akuntabilitasnya.
“Setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa transparansi bukan sekadar membuka data, tetapi memastikan masyarakat memahami dasar kebijakan, terutama terkait penggunaan anggaran dalam jumlah besar.
Digunakan untuk Operasional Program MBG
Sementara itu, Kepala BGN, Dadan Hindayana, menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik tersebut merupakan bagian dari perencanaan anggaran tahun 2025.
Motor tersebut akan digunakan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menunjang operasional Program Makan Bergizi Gratis di lapangan.
“Harga pasaran sekitar Rp52 juta, namun kami membeli sekitar Rp42 juta per unit, di bawah harga pasar,” jelas Dadan.
Ia menyebutkan, dari target awal sebanyak 24.400 unit, realisasi pengadaan mencapai sekitar 21.800 unit.
Viral di Media Sosial
Isu ini mencuat setelah beredar video di media sosial yang memperlihatkan gudang berisi motor listrik berlogo BGN. Hal tersebut memicu pertanyaan publik terkait urgensi, mekanisme pengadaan, hingga sumber pembiayaannya.
DPR Minta Akuntabilitas Dijaga
DPR menilai, pengawasan publik menjadi instrumen penting untuk memastikan program berjalan tepat sasaran serta mencegah potensi ketidakefisienan maupun penyalahgunaan anggaran negara.
“BGN tentu memiliki dasar perencanaan, namun hal itu harus disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan,” pungkas Neng Eem.
Dengan polemik yang berkembang, penjelasan komprehensif dari BGN diharapkan dapat meredam keraguan publik sekaligus menjaga kepercayaan terhadap program MBG sebagai salah satu program unggulan pemerintah.
