Soalindonesia–Yogyakarta – Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Sesmendukbangga) sekaligus Sekretaris Utama BKKBN, Budi Setiyono, menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus memperkuat ekosistem pencegahan stunting yang selama ini telah berjalan di daerah, bukan membangun sistem pelayanan baru.
Menurut Budi, keberhasilan penanganan stunting selama ini ditopang oleh kolaborasi berbagai elemen, mulai dari posyandu, Tim Pendamping Keluarga (TPK), bidan, puskesmas, hingga tokoh masyarakat. Karena itu, implementasi MBG perlu menjadi pelengkap yang memperkuat sistem yang sudah terbentuk.
“Keberadaan MBG sebenarnya bisa menyempurnakan ekosistem tersebut. Mungkin yang perlu dioptimalkan adalah dari sisi menu, tata kelola, manajemen waktu, maupun pola komunikasi antarsektor,” kata Budi dalam diskusi bersama Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 di Daerah Istimewa Yogyakarta, Minggu (28/6/2026).
Budi menjelaskan, berbagai program pencegahan stunting yang dijalankan di daerah, seperti dapur sehat atasi stunting dan pemberian makanan tambahan, telah menunjukkan hasil yang baik. Oleh sebab itu, Program MBG diharapkan mampu memperkuat praktik-praktik yang sudah berjalan tanpa menghilangkan peran para pelaksana di lapangan.
Insentif Kader Bersifat Stimulus
Dalam kesempatan itu, Budi juga menyinggung peran Tim Pendamping Keluarga yang selama ini bekerja secara sukarela dalam mendampingi keluarga berisiko stunting. Menurutnya, pemberian insentif kepada kader lebih bersifat sebagai bentuk apresiasi dan stimulus tambahan, bukan menjadi motivasi utama dalam menjalankan tugas.
“Seperti yang mungkin teman-teman sudah dengarkan, mereka bekerja secara sukarela dengan motivasi saling tolong-menolong dan menjalankan tugas sebagai anggota TPK, sehingga insentif itu lebih kepada memberikan stimulus tambahan. Kalau saat ini memang dari sisi anggaran, karena keterbatasan, mungkin belum banyak perubahan terkait alokasi biaya distribusi tersebut,” ujarnya.
Ia menambahkan, keterbatasan anggaran saat ini masih menjadi tantangan dalam meningkatkan dukungan operasional bagi para kader. Meski demikian, pemerintah tetap berupaya menjaga keberlangsungan program pendampingan keluarga sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan stunting.
Perkuat Sinergi Lintas Sektor
Budi menilai, sebelum Program MBG diluncurkan, sistem pelayanan gizi di berbagai daerah telah berjalan dengan baik dan tidak pernah menimbulkan persoalan serius terkait kualitas distribusi makanan.
Karena itu, implementasi MBG, khususnya bagi kelompok sasaran ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, diharapkan semakin memperkuat upaya pencegahan stunting melalui sinergi lintas sektor.
“Selama ini praktik baik pelayanan bagi ibu hamil hingga balita di daerah sudah terbukti berjalan efektif. Oleh karena itu, kita perlu memberikan arah evaluasi implementasi MBG tanpa menghilangkan peran sistem pelayanan yang sudah ada,” kata Budi.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, tenaga kesehatan, kader TPK, serta masyarakat dapat terus diperkuat agar Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting di Indonesia.
