Soalindonesia–JAKARTA – Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan transformasi digital pemerintahan (government technology atau GovTech) berpotensi menghemat anggaran negara lebih dari Rp1.500 triliun melalui integrasi layanan publik dan peningkatan efisiensi tata kelola pemerintahan.
Pernyataan tersebut disampaikan Luhut usai menghadiri Rapat Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (30/6/2026).
Menurut Luhut, perhitungan mengenai potensi penghematan tersebut telah disampaikan kepada Presiden dan didasarkan pada kajian yang realistis.
“Kami sudah lapor ke Presiden, kita bisa menghemat lebih dari Rp1.500 triliun. Angka yang sangat besar. Hitungan-hitungannya sudah ada, sudah kami laporkan ke Presiden, dan ini betul-betul angka yang realistis,” ujar Luhut.
Ia menjelaskan, potensi efisiensi berasal dari integrasi berbagai layanan pemerintah, penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, serta penyederhanaan sistem birokrasi melalui pemanfaatan teknologi digital.
Delapan Kementerian Sudah Terintegrasi
Luhut menegaskan bahwa transformasi digital menjadi salah satu program prioritas Presiden untuk membangun sistem pemerintahan berbasis teknologi modern.
Saat ini, data dari delapan kementerian dan lembaga telah berhasil diintegrasikan dan mulai diproses menggunakan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI).
Menurutnya, aspek keamanan data juga menjadi perhatian utama dengan melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam memperkuat sistem perlindungan informasi pemerintah.
Uji Coba Diperluas ke 43 Daerah
Setelah sebelumnya diimplementasikan di Kabupaten Banyuwangi, pemerintah kini memperluas uji coba transformasi digital ke 43 kabupaten dan kota di berbagai wilayah Indonesia.
Luhut menyebut sejumlah daerah, termasuk Kota Surabaya, menunjukkan perkembangan implementasi yang cukup pesat sehingga pemerintah mempertimbangkan perluasan program ke ratusan daerah sebelum diterapkan secara nasional.
“Kita tidak membeli atau mengimpor software sehingga membuat biaya tinggi. Kita hanya menyatukan sekitar 27 ribu aplikasi yang ada di seluruh kementerian dan lembaga,” katanya.
Ia menambahkan, seluruh perangkat lunak yang digunakan dalam program GovTech dikembangkan oleh talenta digital Indonesia sehingga pemerintah tidak bergantung pada perangkat lunak impor.
Tingkatkan Pajak dan Perkuat Pencegahan Korupsi
Selain meningkatkan efisiensi belanja negara, Luhut menilai transformasi digital juga akan memperkuat akurasi penyaluran bantuan sosial dan mempersempit peluang terjadinya praktik korupsi melalui sistem yang lebih transparan dan terintegrasi.
Lebih jauh, ia optimistis digitalisasi pemerintahan mampu meningkatkan rasio pajak Indonesia secara bertahap dari sekitar 9 persen menjadi 11 hingga 13 persen, mendekati capaian negara-negara lain di kawasan ASEAN.
Menurut Luhut, peningkatan rasio pajak tersebut akan menjadi salah satu dampak positif dari sistem pemerintahan digital yang mampu menghadirkan data lebih akurat, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memperkuat efektivitas pelayanan publik.
Pemerintah berharap implementasi GovTech menjadi fondasi utama dalam membangun birokrasi yang lebih efisien, transparan, adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang semakin cepat serta tepat sasaran.
