Soalindonesia–JAKARTA – Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, memperkirakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2027 berpotensi mengalami kenaikan. Proyeksi tersebut didasarkan pada pelemahan nilai tukar rupiah, kenaikan harga berbagai layanan di Arab Saudi, serta peningkatan beban pajak.
Pernyataan itu disampaikan Marwan menjelang pembahasan usulan BPIH 2027 bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).
“Saya kira tidak turun. Kemungkinan naik kalau cara menghitungnya seperti tahun lalu. Cara perumusan untuk menetapkan anggaran itu, item-item yang dihitung itu, kalau seperti itu caranya, saya kira naik. Tapi kita dengarkan dulu besok usulan Kementerian Haji,” ujar Marwan.
Ia mengatakan Komisi VIII memahami apabila usulan pemerintah nantinya lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, mengingat adanya sejumlah faktor yang memengaruhi biaya penyelenggaraan ibadah haji.
“Kalau mereka mengusulkan di atas tahun lalu, Komisi VIII memahami itu karena, satu, berdasarkan kurs perbedaan mata uang kita yang sangat jomplang. Kemudian kenaikan harga-harga juga di Saudi, ditambah pajak,” katanya.
Masih Berpeluang Dipertahankan
Meski memprediksi adanya kenaikan, Marwan menilai besaran BPIH masih memiliki peluang untuk dipertahankan pada kisaran tahun 2026 apabila pemerintah mampu memperoleh skema kerja sama yang lebih menguntungkan dengan Pemerintah Arab Saudi.
Menurutnya, hal tersebut sangat bergantung pada kemampuan Kementerian Haji dan Umrah dalam melakukan negosiasi terhadap berbagai komponen biaya penyelenggaraan haji.
“Tapi masih mungkinkah kita pertahankan? Saya kira masih kalau kita carikan pola baru untuk perumusan. Pola barunya tergantung kemampuan Menteri Haji untuk meyakinkan pihak-pihak di Saudi dalam penyelenggaraan,” ujarnya.
Namun, ia mengakui jika metode perhitungan masih menggunakan pola yang sama seperti pembahasan sebelumnya di Panitia Kerja (Panja) BPIH, peluang mempertahankan biaya akan cukup berat.
Khawatir Berdampak pada Kualitas Layanan
Marwan juga mengingatkan bahwa upaya menekan biaya penyelenggaraan haji tidak boleh mengorbankan kualitas pelayanan yang diterima jemaah Indonesia.
Menurutnya, penurunan biaya berpotensi berdampak pada aspek pelayanan, mulai dari konsumsi hingga fasilitas yang diberikan kepada jemaah selama berada di Tanah Suci.
“Kalau pun turun ya nanti pelayanan yang turun. Umpamanya makannya semakin kurang menarik, tidak rasa Nusantara. Itu kan enggak mungkin terjadi,” katanya.
BPIH 2026 Sebesar Rp87,41 Juta
Sebagai perbandingan, pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026, pemerintah bersama DPR menetapkan rata-rata Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp87,41 juta per jemaah.
Dari jumlah tersebut, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibayarkan langsung oleh jemaah rata-rata sebesar Rp54,19 juta, sedangkan Rp33,22 juta ditutup melalui nilai manfaat yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Nilai BPIH 2026 tersebut tercatat lebih rendah sekitar Rp2 juta dibandingkan penyelenggaraan haji tahun 2025.
Pembahasan mengenai besaran BPIH 2027 dijadwalkan segera dimulai setelah pemerintah menyampaikan usulan resmi kepada DPR RI. Hasil pembahasan nantinya akan menjadi dasar penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji bagi jemaah Indonesia pada musim haji 2027.
