Soalindonesia–LOMBOK – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menghentikan rencana penjualan sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis kepada pihak asing. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian industri nasional dan menjaga aset strategis negara.
Pernyataan itu disampaikan Presiden saat meresmikan lima bendungan di Indonesia yang dipusatkan di Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (10/7/2026).
Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan beberapa perusahaan strategis, terutama di sektor industri pertahanan, sebelumnya sempat direncanakan untuk dilepas kepada investor asing. Namun, setelah menjabat sebagai Presiden, ia memutuskan menghentikan rencana tersebut.
“Banyak sekali perusahaan yang seolah-olah tadinya mau dijual ke asing. Saya larang! Tadinya industri pertahanan mau dijual, PT PAL mau dijual, PT Pindad mau dijual, PTDI dibunuh, mau dijual, kita bangkitkan,” ujar Prabowo.
Menurut Presiden, pemerintah kini fokus membangkitkan kembali kemampuan industri pertahanan nasional agar mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat internasional.
Ia mencontohkan perkembangan PT PAL Indonesia yang kini dinilai telah memiliki kemampuan memproduksi kapal perang modern hingga kapal selam.
“PT PAL sekarang sudah bisa bikin kapal-kapal perang yang hebat, sudah bisa bikin kapal selam. PT PAL akan bikin kapal-kapal canggih,” katanya.
Selain menyinggung industri pertahanan, Prabowo juga mengaku terkejut dengan jumlah BUMN yang ditemuinya setelah resmi menjabat sebagai Presiden. Awalnya ia memperkirakan jumlah BUMN hanya sekitar 300 hingga 400 perusahaan.
Namun setelah dilakukan pendataan, pemerintah menemukan terdapat sekitar 1.077 BUMN, belum termasuk anak perusahaan, cucu perusahaan, hingga berbagai entitas turunannya.
Presiden menilai struktur perusahaan yang sangat banyak tersebut berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola dan efisiensi.
Ia mengungkapkan, hingga saat ini pemerintah telah menutup sekitar 240 BUMN yang dinilai tidak efisien dan bermasalah. Jumlah itu ditargetkan bertambah menjadi 250 perusahaan pada akhir Juli 2026.
Sementara itu, hingga akhir Desember 2026, pemerintah menargetkan menutup sekitar 800 BUMN yang terus mengalami kerugian, tidak produktif, serta tidak memberikan manfaat ekonomi bagi negara.
Menurut Prabowo, kebijakan penataan BUMN tersebut telah memberikan dampak terhadap efisiensi anggaran negara.
“Dari gaji direksi saja sampai sekarang, overhead dan gaji kita sudah bisa menghemat mendekati Rp70 triliun,” ungkapnya.
Pemerintah berharap langkah restrukturisasi dan penataan BUMN dapat menciptakan perusahaan negara yang lebih sehat, profesional, efisien, serta mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dan memperkuat kedaulatan Indonesia di berbagai sektor strategis.
