Soalindonesia–JAKARTA — Pemerintah memastikan International Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) akan dibangun di Bali sebagai bagian dari upaya memperkuat daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan global.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan saat ini dasar hukum pembentukan PFII masih dibahas bersama DPR melalui Rancangan Undang-Undang (RUU). Secara paralel, pemerintah juga tengah menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur kawasan tersebut dan ditargetkan terbit sebelum pertengahan Agustus 2026.
“Pusat finansial lagi dibahas di DPR. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan. Secara paralel kita siapkan PP untuk wilayahnya yang akan di Bali,” ujar Airlangga Hartarto di Jakarta, Jumat (10/7/2026).
Menurut Airlangga, Bali dipilih karena memiliki keunggulan dari sisi kualitas hidup (lifestyle) yang dinilai sesuai dengan karakter pusat keuangan internasional. Dibandingkan kota metropolitan seperti Jakarta, Bali menawarkan lingkungan yang lebih nyaman, tidak terlalu padat, serta memiliki daya tarik global.
“Kalau bicara mengenai financial center, kita juga bicara mengenai lifestyle. Lifestyle yang relatif tidak terlalu sibuk atau padat. Jadi kita menawarkan konsep seperti di Dubai,” katanya.
Airlangga menjelaskan, keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur yang telah berkembang sebagai pusat layanan kesehatan berstandar internasional turut menjadi nilai tambah bagi Bali dalam mendukung ekosistem pusat keuangan global.
Meski demikian, ia menegaskan PFII tidak akan dibangun di lokasi yang sama dengan KEK Sanur. Pemerintah berencana membentuk kawasan ekonomi khusus baru yang secara khusus diperuntukkan sebagai pusat finansial internasional.
“Bali adalah salah satu tempat yang juga mempersyaratkan kondisi kesehatan kelas dunia, dan kita sudah memiliki KEK Sanur. Namun, pusat finansial ini akan menjadi KEK tersendiri,” jelasnya.
Pemerintah berharap PFII mampu berkembang menjadi pusat pengelolaan investasi berskala internasional yang dapat bersaing dengan kawasan keuangan global seperti Singapura dan Dubai.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, mengungkapkan bahwa OJK mengusulkan pengaturan universal banking dalam RUU PFII guna menyempurnakan substansi regulasi tersebut.
Selain itu, OJK juga menyatakan siap berkoordinasi apabila pemerintah memutuskan membentuk Lembaga Pengaturan dan Pengawasan Jasa Keuangan (LPJK) sebagai otoritas khusus yang akan mengawasi aktivitas jasa keuangan di kawasan PFII.
Dengan pengembangan PFII di Bali, pemerintah berharap Indonesia mampu menarik lebih banyak investasi global, memperkuat sektor jasa keuangan nasional, serta meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di tingkat internasional.
