SOALINDONESIA–JAKARTA Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menyoroti serius persoalan diskriminasi yang dialami para dosen dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Sorotan ini mengemuka dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) bersama Aliansi Dosen Pegawai PPPK Indonesia yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (27/8).
Dalam pertemuan tersebut, berbagai ketidakadilan yang dialami dosen PPPK dibandingkan rekan mereka yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi topik utama.
“Seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan. PNS maupun PPPK sama-sama ASN yang memiliki peran penting dalam dunia pendidikan nasional,” tegas Ahmad Heryawan atau Aher.
Perbedaan Status dan Masa Kerja ASN
Aher menyoroti perbedaan mendasar antara PNS dan PPPK yang menimbulkan ketidakpastian. Dosen PNS diangkat hingga pensiun, sementara dosen PPPK harus menghadapi perpanjangan kontrak secara berkala.
Menurutnya, tujuan awal pengangkatan PPPK adalah untuk menyelesaikan masalah jutaan tenaga honorer yang telah lama mengabdi tanpa status jelas. Namun, implementasi di lapangan justru menimbulkan diskriminasi baru.
Karena itu, Aher mendorong evaluasi serius terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN yang dinilai masih membedakan secara signifikan hak antara PNS dan PPPK.
Penurunan Jabatan dan Kesempatan Studi
Masalah lain yang diungkap adalah penurunan jabatan fungsional. Beberapa dosen non-PNS yang diangkat sebagai PPPK justru mengalami degradasi jabatan akademik.
“Contohnya ada dosen yang sebelumnya lektor kepala, tapi setelah diangkat jadi PPPK justru turun jadi asisten ahli. Ini jelas merugikan karier mereka,” ujar Aher.
Selain itu, diskriminasi juga terjadi dalam kesempatan studi lanjut. Dosen PPPK yang melanjutkan pendidikan S2 atau S3 tidak mendapatkan pembebasan tugas dari kewajiban Tridharma Perguruan Tinggi, berbeda dengan dosen PNS yang otomatis dibebastugaskan.
Ribuan Dosen Terdampak
Ketua Aliansi Dosen ASN PPPK Indonesia, Hadian Pratama Hamzah, mencatat ada lebih dari 3.200 dosen PPPK tersebar di berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang terdampak kebijakan diskriminatif ini.
“Meski PPPK dan PNS sama-sama ASN, implementasi regulasi belum memberi hak yang setara. Dosen PPPK masih sering diperlakukan berbeda,” ujar Hadian.
Dorongan Harmonisasi Kebijakan
Aher menegaskan perlunya langkah konkret dari DPR, khususnya Komisi II yang membidangi aparatur negara dan Komisi X yang membidangi pendidikan, untuk segera mengharmonisasi regulasi.
“Ini soal keadilan dan masa depan pendidikan nasional. Regulasi harus adil bagi seluruh ASN, tanpa diskriminasi status kepegawaian,” tegas Aher.
Harmonisasi kebijakan diharapkan menjadi jalan keluar agar dosen PPPK bisa memperoleh hak dan pengakuan yang setara dengan dosen PNS, sehingga tidak ada lagi ketimpangan dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia.
