SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrastruktur) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmennya mempercepat pembangunan wilayah dan memperkuat program swasembada nasional di tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut AHY, pembangunan infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik berupa beton dan baja, tetapi juga strategi besar untuk membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup rakyat di seluruh Indonesia.
“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan untuk infrastruktur benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, terutama di daerah-daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan,” ujar AHY dalam Media Gathering di Jakarta, Senin (21/10).
“Pendekatan kita adalah holistik dan berkelanjutan, mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi secara seimbang,” tambahnya.
Lima Kementerian Teknis di Bawah Koordinasi Kemenko Infrastruktur
Kemenko Infrastruktur mengoordinasikan lima kementerian teknis, yaitu:
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN),
Kementerian Pekerjaan Umum (PU),
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP),
Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan
Kementerian Transmigrasi (Kementrans).
Sinergi antar-kementerian ini difokuskan untuk menjalankan agenda prioritas nasional, meliputi pertumbuhan ekonomi, swasembada air, pangan, energi, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Pembangunan Infrastruktur dan Swasembada Nasional
Untuk mendukung swasembada pangan, pemerintah terus membangun, meningkatkan, dan merehabilitasi jaringan irigasi yang mengairi ratusan ribu hektare lahan sawah. Sementara swasembada air ditempuh melalui pembangunan 15 bendungan di berbagai provinsi, dengan 10 di antaranya telah rampung dan sisanya dalam tahap penyelesaian dengan progres mencapai 60%.
Di sektor energi, pemerintah telah menyusun Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, dengan target tambahan kapasitas 69,5 gigawatt (GW). Dari jumlah itu, 42,6 GW berasal dari sumber energi baru terbarukan seperti surya, air, angin, panas bumi, bioenergi, dan nuklir.
“Transisi energi menjadi kunci menuju kemandirian nasional. Kita ingin membangun ekosistem energi yang bersih, efisien, dan berkelanjutan,” tegas AHY.
Pendidikan, Perumahan, dan Gizi Masyarakat
Kemenko Infrastruktur juga memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia melalui 165 Sekolah Rakyat yang menampung 15.920 siswa. Pada tahun 2026, sebanyak 104 lokasi Sekolah Rakyat tambahan sedang dibangun untuk menampung lebih dari 120 ribu siswa di berbagai daerah.
Selain itu, Kementerian PU tengah membangun 264 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai fasilitas pendukung pendidikan dan kesehatan masyarakat.
Dalam program 3 juta rumah rakyat, pemerintah telah membangun 200.809 unit rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) atau sekitar 57% dari target 350.000 unit.
Selain itu, 23.420 unit rumah telah dibangun melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan 177.970 unit rumah mendapat insentif PPN Ditanggung Pemerintah (DTP).
Transmigrasi dan Pemerataan Wilayah
Melalui program Trans Tuntas, pemerintah telah menerbitkan 6.615 Sertifikat Hak Milik (SHM) bagi transmigran. Sementara Trans Lokal telah menempatkan 1.299 kepala keluarga (KK) di 10 lokasi, dan Trans Karya Nusa menempatkan 95 KK transmigran di wilayah produktif.
Inovasi lain yakni Trans Patriot, yang menugaskan 2.000 akademisi dan guru besar di 154 lokasi transmigrasi, serta Trans Gotong Royong, dengan 42 nota kesepahaman (MoU) yang melibatkan 23 perguruan tinggi, 2 BUMN, 16 kementerian/lembaga, dan 1 organisasi non-pemerintah.
Infrastruktur Transportasi dan Konektivitas Nasional
Peningkatan konektivitas nasional juga menjadi fokus utama. Pada tahap pertama, telah dibangun dan ditingkatkan 711,02 km jalan dan 184,42 meter jembatan, serta tahap kedua 567,74 km jalan dan 6,8 meter jembatan.
Selain itu, telah beroperasi 90,79 km jalan tol baru, 6 terminal tipe A, 2 terminal barang internasional, serta 20 pelabuhan yang direhabilitasi dan dikembangkan.
Pembangunan ini mendukung pengembangan bandara perbatasan, Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, serta Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Pada sektor perkeretaapian, pemerintah melakukan modernisasi pada stasiun, rel, sistem sinyal, dan elektrifikasi. Inovasi baru juga diluncurkan, termasuk penurunan tarif tiket 10–14% saat Nataru dan Lebaran, sistem ALL Indonesia, serta program zero ODOL (Over Dimension Over Loading) pada 2027.
Tata Ruang Berkelanjutan dan Ekonomi Hijau
AHY menekankan bahwa pembangunan wilayah harus berpijak pada tata ruang yang berkelanjutan. Pemerintah kini memperkuat Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menggunakan peta skala besar dari Badan Informasi Geospasial (BIG), sehingga penetapan kawasan produktif dapat dilakukan tanpa mengorbankan ruang hijau.
“Dengan RDTR yang jelas dan berbasis data geospasial, investasi bisa lebih cepat masuk tanpa mengorbankan lingkungan,” tegasnya.
Pemerintah juga mendorong peremajaan kendaraan angkutan agar memenuhi standar ramah lingkungan, sekaligus membuka peluang bagi industri otomotif dan energi bersih.
Langkah lain yakni pembangunan infrastruktur pengaman pesisir Pantura Jawa, normalisasi sungai, serta pengembangan fasilitas waste-to-energy untuk memperkuat ketahanan lingkungan dan menciptakan lapangan kerja baru.
“Infrastruktur yang kita bangun hari ini adalah investasi jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat. Dari tata ruang, transportasi, energi, hingga lingkungan, semuanya kita rancang dengan semangat keberlanjutan dan pemerataan,” kata AHY.
“Kita tidak hanya membangun fisik, tetapi juga membangun fondasi masa depan yang lebih adil, hijau, dan inklusif,” pungkasnya.
