SOALINDONESIA—JAKARTA—Di balik deretan dokumen anggaran yang tersusun rapi di meja-meja birokrasi, ada harapan besar masyarakat yang menunggu perubahan nyata. Jalan yang lebih baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, pendidikan yang lebih layak, hingga pembangunan yang benar-benar menyentuh kehidupan sehari-hari.
Itulah yang menjadi semangat Pemerintah Kabupaten Kabupaten Tolikara di Provinsi Papua Pegunungan ketika bergerak cepat menyelesaikan dan menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lebih awal kepada organisasi perangkat daerah (OPD).
Langkah cepat itu tidak luput dari perhatian pemerintah pusat. Melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Keuangan Daerah, sejumlah daerah yang dinilai progresif dalam mempercepat proses tersebut mendapat apresiasi.
Hal itu disampaikan saat kegiatan di Jakarta, Jumat (6/3/2026). Beberapa daerah di Papua yang dinilai responsif antara lain Jayapura, Timika, serta Kabupaten Tolikara.
Bagi sebagian orang, DPA mungkin hanya terlihat sebagai dokumen administrasi. Namun bagi pemerintah daerah, dokumen ini adalah “kunci pembuka” bagi dimulainya berbagai program pembangunan.
DPA memuat rincian kegiatan, program, serta alokasi anggaran yang akan dilaksanakan setiap OPD selama satu tahun anggaran. Tanpa dokumen ini, program pembangunan tidak bisa berjalan.
Semakin cepat DPA diserahkan, semakin cepat pula pembangunan bisa dimulai.
Bagi Bupati Kabupaten Tolikara, Willem Wandik, percepatan tersebut bukan sekadar mengejar target administratif. Lebih dari itu, ia melihatnya sebagai tanggung jawab moral kepada masyarakat.
Di berbagai kesempatan, Wandik kerap menegaskan kepada seluruh OPD agar bekerja lebih agresif namun tetap tepat sasaran dalam menjalankan program pembangunan.
Baginya, anggaran daerah bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan amanah yang harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan yang nyata.
“Semua yang kita lakukan ini untuk kepentingan masyarakat Tolikara. Kita ingin program berjalan lebih cepat supaya masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya,” ungkap Wandik.
Dorongan kepada OPD untuk mempercepat penyerapan anggaran juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah agar pembangunan tidak terhambat oleh proses administrasi yang lambat.
Pemerintah pusat pun menilai langkah tersebut sebagai contoh komitmen daerah dalam memastikan pembangunan berjalan efektif.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa percepatan administrasi anggaran menjadi salah satu faktor penting agar target pembangunan daerah dapat segera tercapai.
“Kita ingin semua berjalan lebih cepat dan terarah agar capaian program bisa terealisasi dengan cepat,” ujarnya.
Di wilayah pegunungan Papua yang memiliki tantangan geografis tidak ringan, kecepatan dalam mengambil keputusan dan menjalankan program menjadi hal yang sangat penting.
Karena di balik setiap kebijakan yang dipercepat, ada harapan masyarakat yang menunggu perubahan.
Dan bagi pemerintah Kabupaten Tolikara, satu prinsip yang terus dipegang adalah sederhana namun mendalam: setiap langkah pembangunan harus kembali kepada satu tujuan — kesejahteraan masyarakat.
