Menu

Mode Gelap

Nasional · 8 Apr 2026 15:34 WITA

Indonesia Sambut Gencatan Senjata AS–Iran, Tekankan Perlindungan WNI di Selat Hormuz


 Indonesia Sambut Gencatan Senjata AS–Iran, Tekankan Perlindungan WNI di Selat Hormuz Perbesar

Soalindonesia–JAKARTA Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menyambut positif perkembangan gencatan senjata sementara antara Amerika Serikat dan Iran, seraya menekankan pentingnya perlindungan warga negara Indonesia (WNI), khususnya awak buah kapal (ABK), di kawasan Selat Hormuz.

Juru Bicara I Kemlu RI, Yvonne Mewengkang, menyatakan bahwa kesepakatan yang telah berlangsung sekitar dua pekan tersebut menjadi sinyal positif bagi upaya deeskalasi ketegangan di kawasan.

“Indonesia menyambut baik perkembangan ini sebagai upaya para pihak untuk tetap membuka ruang diplomasi guna meredakan ketegangan,” ujar Yvonne dalam pengarahan media di Jakarta, Rabu (8/4/2026).

READ  Kemenag Raih WTP ke-9,Dr H Bunyamin M Yapid: Buah Bersih-Bersih Prof. Nasaruddin Umar

Ia menambahkan, momentum tersebut perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong penyelesaian damai yang berkelanjutan. Indonesia juga terus menegaskan pentingnya semua pihak menahan diri serta menghormati kedaulatan dan integritas teritorial masing-masing negara.

“Dialog dan diplomasi tetap menjadi satu-satunya jalan dalam penyelesaian konflik,” tegasnya.

Terkait keselamatan pelaut, Kemlu RI menaruh perhatian pada laporan mengenai keberadaan ribuan pekerja maritim di sekitar Selat Hormuz yang dinilai sebagai kelompok rentan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.

Yvonne memastikan pemerintah terus memantau kondisi WNI, termasuk ABK, di kawasan tersebut serta menjalin komunikasi intensif guna memastikan keselamatan mereka.

READ  Menhaj Gus Irfan Minta Pendampingan Kejagung untuk Pastikan Pelaksanaan Haji Transparan

Selain itu, Indonesia kembali menekankan pentingnya penghormatan terhadap kebebasan navigasi sesuai hukum internasional, termasuk ketentuan dalam United Nations Convention on the Law of the Sea.

“Kebebasan navigasi merupakan hak yang dijamin oleh hukum internasional dan harus dihormati oleh semua pihak,” ujarnya.

Pemerintah Indonesia juga menegaskan komitmennya untuk terus mendukung berbagai upaya diplomasi konstruktif, termasuk langkah-langkah yang berpotensi berkembang menjadi penyelesaian permanen.

Dalam konteks tersebut, perlindungan warga sipil ditegaskan sebagai prioritas utama dalam setiap proses penyelesaian konflik.

Artikel ini telah dibaca 5 kali

Baca Lainnya

Di Tengah Perbedaan, Willem Wandik dan Elisabeth Flassy Hadir Membawa Kebahagiaan Idul Adha bagi Umat Muslim Tolikara

30 Mei 2026 - 15:23 WITA

Elisabeth Y. Flassy Wandik Menembus Pelosok Douw, Membawa Harapan bagi Generasi Emas Papua Pegunungan,”

30 Mei 2026 - 13:03 WITA

Dari Padangloang ke Baitullah, Hj Hasna Apae Menutup Perjalanan Hidupnya dengan Gelar Haji,TA Menag RI Sampaikan Belasungkawa

29 Mei 2026 - 20:41 WITA

Bupati Tolikara Salurkan Bantuan Hewan Qurban di Masjid Raya Tolikara dan Kota Jayapura

27 Mei 2026 - 12:11 WITA

WW Foundation Salurkan 2 Ekor Sapi Qurban di Hari Raya Idul Adha 1447 H

26 Mei 2026 - 21:44 WITA

Willem Wandik: Momentum Hari Kebangkitan Nasional Jadi Energi Baru Pembangunan Papua Pegunungan

20 Mei 2026 - 12:52 WITA

Trending di Nasional