SOALINDONESIA—WAMENA– Gubernur Provinsi Papua Pegunungan, Dr. (HC) Jhon Tabo, memberikan instruksi tegas kepada seluruh bupati di wilayahnya untuk segera melakukan pemutakhiran data Orang Asli Papua (OAP) secara akurat dalam kurun waktu empat bulan ke depan.
Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam memperbaiki alokasi dana fiskal, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Otonomi Khusus (Otsus), yang selama ini dinilai belum mencerminkan kondisi riil jumlah penduduk di Papua Pegunungan.
Instruksi tersebut disampaikan Gubernur Jhon Tabo saat memberikan arahan pada kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Wamena, Senin (27/4/2026). Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa persoalan utama rendahnya alokasi anggaran ke daerah bersumber dari ketidakakuratan data kependudukan yang dilaporkan ke pemerintah pusat.
“Selama ini kita merasakan ketidakadilan fiskal, tetapi harus diakui kesalahan juga ada pada kita. Data yang kita kirimkan lebih rendah dari kondisi sebenarnya, sehingga berdampak langsung pada kecilnya dana yang kita terima,” ujar Jhon Tabo.
Ia mengungkapkan, secara faktual jumlah OAP di Papua Pegunungan diperkirakan mencapai lebih dari 1,49 juta jiwa. Namun, laporan yang tidak akurat membuat angka tersebut tidak tercermin dalam perhitungan fiskal nasional.
Untuk itu, gubernur menginstruksikan seluruh kepala daerah agar melakukan pendataan secara intensif mulai Mei hingga Agustus 2026. Ia menargetkan seluruh proses pemutakhiran data rampung paling lambat 8 Agustus 2026, bertepatan dengan momentum persiapan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia.
Lebih lanjut, Jhon Tabo menekankan pentingnya sistem pendataan yang terstruktur dan terkoordinasi. Ia secara tegas melarang pemerintah kabupaten melaporkan data langsung ke pusat tanpa melalui pemerintah provinsi.
“Tidak boleh ada yang melapor sendiri-sendiri ke Jakarta. Jika data tidak sinkron saat diverifikasi, maka kita sendiri yang dirugikan. Bangun sinergi dari tingkat desa, distrik, kabupaten, hingga provinsi, baru kemudian ke pusat,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan delapan kepala daerah di Papua Pegunungan untuk fokus pada perencanaan pembangunan yang terukur dan realisasi anggaran yang efektif, dengan mengesampingkan ego sektoral demi kepentingan masyarakat luas.
Di tengah tantangan fiskal yang cukup berat, di mana APBD Provinsi Papua Pegunungan mengalami penurunan signifikan dari Rp2,2 triliun pada 2025 menjadi Rp1 triliun pada 2026, Gubernur Jhon Tabo turut menyampaikan permohonan khusus kepada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Ia menyoroti kondisi geografis Papua Pegunungan yang seluruhnya berbukit, tanpa akses laut, serta memiliki ketergantungan tinggi pada transportasi udara, yang berdampak pada tingginya biaya pembangunan.
“Kami memohon kepada Bappenas agar melihat secara serius kondisi infrastruktur di Papua Pegunungan. Kami adalah daerah dengan tingkat kesulitan geografis yang sangat tinggi. Diperlukan perhatian khusus agar kami bisa mengejar ketertinggalan dan setara dengan daerah lain di Indonesia,” ungkapnya.
Menutup arahannya, Jhon Tabo menyampaikan optimisme bahwa dengan perencanaan yang matang dan dukungan data yang akurat, Papua Pegunungan mampu bangkit dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. (*)
