Menu

Mode Gelap

Nasional · 29 Agu 2025 01:15 WITA

KKP Revitalisasi 78 Ribu Hektare Tambak di Pantura Jawa untuk Budidaya Tilapia


 KKP Revitalisasi 78 Ribu Hektare Tambak di Pantura Jawa untuk Budidaya Tilapia Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARTA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menggenjot program revitalisasi kawasan tambak di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa. Langkah ini mencakup lahan seluas 78.550 hektare guna mengoptimalkan budidaya tilapia (nila dan mujair), yang kini menjadi komoditas ikan air tawar dengan tingkat konsumsi tertinggi di Indonesia.

Revitalisasi dilakukan lantaran kondisi tambak eksisting dinilai sudah tidak produktif.

“Kenapa merevitalisasi? Karena kawasan Pantura kondisinya sudah tidak ideal. Produktivitasnya rendah, hanya 0,6 ton per tahun untuk udang maupun bandeng. Selain itu, kondisi lingkungan juga terus berubah,” ujar Direktur Ikan Air Laut KKP, Ihsan Kamil, di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

READ  Polri Pastikan 2 Anggota Brimob Lakukan Pelanggaran Berat dalam Kasus Tewasnya Ojol Affan Kurniawan

Tilapia Jadi Primadona

Tilapia, yang mencakup jenis nila dan mujair, dikenal memiliki daya adaptasi tinggi sehingga mudah dibudidayakan. Potensi ini membuatnya kian diminati pasar domestik maupun global.

Data KKP mencatat, konsumsi tilapia nasional pada 2024 mencapai 721 ribu ton, dengan serapan terbesar berasal dari Jawa Barat. Angka ini menempatkan tilapia di posisi teratas konsumsi ikan, melampaui tongkol, kembung, dan lele.

“Tilapia kini menjadi komoditas ikan paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Ini peluang besar untuk memperluas pasar ekspor sekaligus memperkuat ketahanan pangan,” jelas Ihsan.

READ  Kementerian Haji dan Umrah Buka Peluang Jamaah Indonesia Lakukan Pemotongan Dam di Tanah Air pada Haji 2026

Dibagi Tiga Tahap

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu, menuturkan bahwa proyek revitalisasi akan dilakukan bertahap.

“Kami punya misi besar untuk merevitalisasi 78.550 hektare tambak di Pantura Jawa. Fase pertama dimulai di 20.413 hektare,” ujarnya.

Lahan tersebut dibagi menjadi empat wilayah: Bekasi (8.100 ha), Karawang (6.900 ha), Subang (2.300 ha), dan Indramayu (2.900 ha). Seluruhnya memanfaatkan lahan negara dengan skema Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP).

Pemerintah telah memberikan kepastian hukum melalui SK Menteri Kehutanan No. 274 tentang KHKP, yang memberi hak pengelolaan kepada KKP untuk melaksanakan program ini.

READ  Presiden Prabowo Resmikan Jembatan Kabanaran di Bantul dan Infrastruktur Strategis Lainnya

Butuh Rp26 Triliun

Untuk mendukung fase pertama, KKP mengajukan pembiayaan ke Danantara dengan estimasi anggaran sekitar Rp26 triliun.

“Total yang kami usulkan sekitar Rp26 triliun. Saat ini kami menunggu jadwal untuk presentasi detail,” ungkap Tb Haeru.

Selain meningkatkan produksi tilapia, proyek ini diproyeksikan membuka lapangan kerja secara luas dan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen ikan air tawar unggulan di Asia.

Artikel ini telah dibaca 6 kali

Baca Lainnya

Menaker Yassierli Tekankan Pentingnya K3 untuk Lingkungan Kerja Aman dan Produktif

9 Januari 2026 - 23:24 WITA

Menkum Supratman Minta Publik Cermati KUHP dan KUHAP Baru Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

9 Januari 2026 - 23:15 WITA

Kemensos Mulai Seleksi Siswa Baru Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027, Pembangunan Gedung Permanen Dimulai

9 Januari 2026 - 23:07 WITA

Menag Nasaruddin Umar Tegaskan Peran Kemenag Jaga Persatuan Bangsa di Rakerwil Sultra 2026

9 Januari 2026 - 23:00 WITA

Tak Hanya Gus Yaqut, Mantan Stafsus Menteri Agama Ikut Ditahan KPK

9 Januari 2026 - 17:26 WITA

KPK Tetapkan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

9 Januari 2026 - 17:17 WITA

Trending di Nasional