SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melaporkan sejumlah capaian strategis kementeriannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (28/10/2025).
Dalam laporannya, Maruarar memaparkan progres serapan anggaran, pelaksanaan program rumah subsidi, serta langkah pemerintah dalam memperbaiki hunian masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Yang pertama, kami laporkan bahwa serapan anggaran di tempat kami sampai hari ini sudah 70 persen,” ujar Maruarar seusai pertemuan dengan Presiden Prabowo.
Fokus untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Maruarar menjelaskan, dari total kuota 350.000 unit rumah bersubsidi untuk MBR, sebanyak 205.000 unit telah terealisasi hingga akhir Oktober 2025. Ia memastikan bahwa program ini terus digenjot agar semakin banyak masyarakat memiliki rumah yang layak dan terjangkau.
Pemerintah, kata dia, juga memberikan sejumlah keringanan dan insentif bagi masyarakat penerima manfaat. Beberapa di antaranya yakni pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta penggratisan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
“PBG-nya, yang dulu namanya IMB, sekarang gratis. Itu berjalan dan dimonitor langsung oleh Bapak Mendagri, sehingga para bupati dan wali kota sudah menjalankannya,” jelas Maruarar.
Bunga Rumah Subsidi Tetap 5 Persen
Maruarar juga menegaskan bahwa bunga rumah subsidi tetap dijaga di level 5 persen, sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah kepada rakyat kecil di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu.
“Kita jaga bunga rumah subsidi tetap 5 persen agar rakyat kecil tetap bisa mencicil dengan tenang,” ujarnya.
Selain pembangunan rumah baru, Kementerian PKP juga terus memperkuat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Tahun 2025 ini, sebanyak 45.000 rumah telah direnovasi agar menjadi layak huni.
“Kita tahu bahwa rakyat kita yang punya rumah tapi tidak layak huni mencapai 26,9 juta unit. Tahun ini negara membantu 45 ribu rumah untuk direnovasi agar layak huni,” tutur Maruarar.
Target 2026: Renovasi 400.000 Rumah Tak Layak Huni
Menurut Maruarar, perhatian besar juga diberikan Presiden Prabowo terhadap peningkatan kualitas hunian rakyat. Untuk tahun 2026, pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah tak layak huni, atau hampir sepuluh kali lipat dari realisasi tahun ini.
“Tahun depan, Bapak Presiden meningkatkan besar sekali, dari 45 ribu tahun ini menjadi 400 ribu rumah yang akan direnovasi,” tegas Maruarar.
Arahan Presiden Prabowo: Program Perumahan Harus Pro Rakyat
Maruarar mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan agar seluruh program perumahan benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat bawah. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekadar membangun fisik semata.
“Bapak Presiden berpesan agar program perumahan harus menyentuh langsung rakyat kecil, bukan hanya angka di atas kertas,” kata Maruarar.
Dengan capaian tersebut, Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi program perumahan rakyat, sejalan dengan visi besar Presiden Prabowo-Gibran dalam membangun Indonesia yang lebih adil, makmur, dan sejahtera bagi seluruh rakyat.
