SOALINDONESIA–BOGOR Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberi peringatan keras terhadap kinerja program subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Ia menyatakan tidak akan segan menarik kembali anggaran subsidi jika realisasinya tidak mencapai 100 persen hingga akhir tahun.
Peringatan ini disampaikan Purbaya saat menghadiri kunjungan kerja ke Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagai bentuk evaluasi terhadap penyaluran bantuan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Uangnya kita ambil, kita bagi ke tempat lain yang lebih siap,” ujar Purbaya, dikutip Selasa (30/9).
Anggaran Rp35,2 Triliun Terancam Dialihkan
Pada tahun anggaran 2025, pemerintah telah mengalokasikan Rp35,2 triliun untuk program FLPP. Anggaran tersebut ditujukan untuk membiayai 350 ribu unit rumah subsidi di seluruh Indonesia. Namun hingga saat ini, realisasi penyaluran dinilai masih jauh dari target.
Purbaya menegaskan bahwa anggaran yang tidak terserap akan dialihkan ke program atau kementerian lain yang dinilai lebih siap.
“Kalau anggaran tidak dipakai secara maksimal, artinya masih ada ketidakefisienan. Kita harus pastikan uang negara digunakan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Menkeu Masih Percaya pada Menteri PKP
Meski memberi peringatan, Purbaya tetap menunjukkan keyakinan bahwa Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mampu mempercepat proses penyaluran subsidi.
“Tapi saya yakin, Menteri Perumahan akan mempercepat semuanya. Karena mereka tahu kalau uangnya tidak terpakai, saya akan ambil,” katanya menegaskan kembali.
Realisasi Baru 52,3 Persen hingga Akhir September
Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), Heru Pudyo Nugroho, menyampaikan bahwa hingga 28 September 2025, penyaluran KPR subsidi melalui FLPP baru mencapai 183.058 unit rumah atau 52,3 persen dari total target 350 ribu unit.
Total nilai penyaluran tercatat Rp22,72 triliun, yang disalurkan melalui 38 bank penyalur dan dikerjakan oleh 7.382 pengembang. Proyek-proyek rumah subsidi ini tersebar di 11.488 lokasi perumahan, mencakup 33 provinsi dan 394 kabupaten/kota di Indonesia.
“Realisasi FLPP terus mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama di tahun 2024. Ini menunjukkan bahwa KPR subsidi FLPP begitu diminati oleh seluruh lapisan masyarakat,” ujar Heru.
Tantangan dan Harapan
Meski program FLPP menunjukkan tren peningkatan, capaian yang masih setengah jalan pada akhir triwulan ketiga memunculkan kekhawatiran terhadap efektivitas realisasi anggaran. Pemerintah berharap, penyaluran dapat dipercepat di kuartal terakhir 2025 untuk menghindari pengembalian dana atau pengalihan anggaran ke sektor lain.
Program FLPP sendiri menjadi tulang punggung dalam pemenuhan kebutuhan rumah layak dan terjangkau, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang masih kesulitan mengakses perumahan komersial.
INFO SINGKAT: KPR Subsidi FLPP 2025
Anggaran: Rp35,2 triliun
Target rumah subsidi: 350.000 unit
Realisasi per 28 September: 183.058 unit (52,3%)
Total penyaluran dana: Rp22,72 triliun
Bank penyalur: 38 bank
Pengembang terlibat: 7.382
Lokasi: 33 provinsi, 394 kabupaten/kota
