SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk terus mengawasi penggunaan anggaran jumbo dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Purbaya akan mengerahkan tim Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di daerah untuk melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan program tersebut.
“Dia (BGN) bagus penyerapannya kelihatannya. Tapi tetap nanti kami akan semacam membantu memonitor. Saya sudah kerahkan beberapa anggota Kementerian Keuangan di daerah, kita pilih 20 titik secara random,” ujar Purbaya saat mengunjungi Kantor BGN di Jakarta, Jumat (26/9/2025).
Pantau 20 Titik Secara Acak
Langkah ini, menurut Purbaya, penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran sebesar Rp 71 triliun yang telah dialokasikan ke BGN pada 2025, benar-benar efektif dan tepat sasaran. Pemantauan akan dilakukan secara acak di berbagai daerah untuk memastikan implementasi MBG berjalan sesuai rencana.
Fokus utama pemantauan, kata Purbaya, adalah pada pelaksanaan program MBG di lapangan dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Ia ingin memastikan bahwa dana publik yang besar tersebut benar-benar memberikan manfaat, serta tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Penyerapannya sesuai dengan direncanakan, pelaksanaannya betul apa enggak. Hanya ingin tahu itu saja, untuk memastikan nanti programnya betul-betul berjalan dan berdampak ke perekonomian, dan tidak membuat saya pusing kalau diaudit ke depannya. Jadi kita saling membantu,” jelas Purbaya.
BGN Minta Tambahan Rp 28 Triliun, Menkeu Siap Evaluasi
Kepala BGN, Dadan Hindayana, sebelumnya mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 28 triliun untuk memperluas cakupan dan skala program MBG. Dana tambahan tersebut diharapkan bisa diambil dari alokasi cadangan nasional yang sudah disiapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Mungkin kita akan minta tambahan ke Pak Menkeu untuk dana standby yang sudah disiapkan oleh Pak Presiden,” ungkap Dadan di lokasi yang sama.
Menanggapi permintaan itu, Menkeu Purbaya menyatakan tidak keberatan untuk memberikan tambahan anggaran, namun dengan satu syarat: penyerapannya harus benar-benar efektif.
“Saya akan pikir penyerapannya seperti apa. Tapi kalau sudah ada dan tinggal shift saja, ya tidak ada masalah,” ujar Purbaya.
Ancaman Pemotongan Anggaran
Meskipun sejauh ini Purbaya menilai serapan anggaran BGN sudah cukup baik, ia tetap akan turun langsung ke lapangan. Kunjungan lanjutan dijadwalkan akhir Oktober 2025 untuk mengevaluasi lebih lanjut progres program MBG.
Jika dalam pemantauan ditemukan ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi, Purbaya tak segan untuk mengambil tindakan tegas, termasuk memotong anggaran yang tidak terserap.
“Tetap saya akan monitor di lapangan seperti apa. Nanti akhir Oktober saya akan ke sini lagi. Betul enggak dia bisa nyerap? Kalau betul, ya kita kasih tambah. Kalau enggak, ya kita potong,” tegas Purbaya.
Kebijakan Anggaran 2026: Efisiensi Tetap Berlanjut
Dalam rapat kerja sebelumnya bersama Komisi XI DPR RI, Purbaya juga menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran akan terus dilanjutkan pada 2026. Hal ini merupakan bagian dari strategi fiskal jangka menengah untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan efektivitas belanja negara.
Program MBG dan Dampaknya
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan peningkatan gizi anak-anak sekolah dasar hingga menengah. Melalui BGN, program ini menyasar jutaan siswa di seluruh Indonesia dengan anggaran yang mencapai puluhan triliun rupiah per tahun.
Pemerintah berharap MBG dapat menjadi salah satu pilar penguatan sumber daya manusia, menurunkan angka stunting, dan memperkuat ketahanan pangan lokal dengan melibatkan UMKM di sektor pertanian dan pangan.
