SOALINDONESIA–SURABAYA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hadir secara langsung dalam acara pemusnahan barang kena cukai ilegal yang digelar oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui kantor wilayah Jawa Timur I dan II. Kegiatan ini menjadi momentum bagi pemerintah untuk menegaskan komitmen dalam penegakan aturan cukai di sektor tembakau.
Kehadiran Menkeu Purbaya bukan hanya sebagai saksi, tetapi juga sebagai penegas bahwa pasar produk ilegal yang tidak mematuhi kewajiban cukai merugikan para pelaku usaha yang patuh bayar pajak dan cukai.
“Ini kan ada yang bayar pajak, ada yang nggak bayar cukai. Kalau yang bayar pajak diadu dengan yang nggak bayar cukai ya mereka rugi dong,” ujar Purbaya saat ditemui di lokasi pemusnahan.
Cukai Tak Naik, Tapi Pemerintah Jamin Penerimaan Naik Lewat Penertiban
Menkeu Purbaya menegaskan bahwa kebijakan pemerintahan saat ini tidak menaikkan tarif cukai, melainkan menitikberatkan pada penertiban terhadap peredaran barang ilegal agar penerimaan negara tetap meningkat.
“Jadi, kan pertama saya cukai nggak naik. Tapi saya jamin ke mereka supaya income pemerintah naik. Saya akan jaga pasar di sini jangan dikontaminasi dengan barang-barang selundupan,” tegasnya.
Dengan struktur cukai yang stabil, fokus pemerintah diarahkan pada memasukkan barang ilegal ke jalur formal agar persaingan pasar lebih adil.
Hasil Penindakan: Jutaan Rokok Ilegal Dimusnahkan
Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I, Untung Basuki, melaporkan bahwa sepanjang periode Januari hingga September 2025, 1.519 Surat Bukti Penindakan (SBP) telah diterbitkan. Barang kena cukai ilegal yang berhasil diamankan mencapai sekitar 235,4 juta batang rokok.
Potensi kerugian negara yang diestimasi dari rokok ilegal tersebut mencapai ± Rp 210 miliar, yaitu penerimaan cukai yang seharusnya diterima bila produk tersebut legal dan membayar cukai sesuai regulasi.
Strategi Jangka Menengah: Kawasan Produksi Tembakau yang Terkendali
Selain penindakan langsung, Menkeu Purbaya juga memaparkan langkah strategis pemerintah untuk memberdayakan dan membina industri hasil tembakau agar tidak hanya berfokus pada tindakan represif.
Pemerintah berencana mengembangkan kawasan industri tembakau terorganisir di wilayah yang diketahui menjadi basis produksi ilegal. Dengan demikian, produksi bisa dipindahkan ke jalur formal, yang dapat diawasi dan dikenai cukai secara benar.
“Kami sedang merencanakan kawasan industri HT yang lebih intensif di daerah-daerah yang kita curigai jadi pusat produksi ilegal,” ungkap Purbaya. “Pembinaan itu nanti dilakukan langsung di sana.”
Signifikansi dan Harapan ke Depan
Pemusanahaan rokok ilegal ini menjadi simbol komitmen pemerintah untuk memerangi praktik-praktik merugikan negara dan menjaga ekosistem pasar yang adil. Ke depan, diharapkan:
Pasar rokok ilegal makin menyusut
Penerimaan cukai meningkat
Pelaku usaha formal merasa mendapat perlindungan
Kawasan produksi tembakau yang legal makin berkembang
Dengan mekanisme pengawasan dan penindakan yang lebih tegas, pemerintah menegaskan bahwa roda ekonomi formal dan keadilan pasar di sektor tembakau akan terus dijaga.
