Soalindonesia–JAKARTA – Pemerintah menegaskan komitmennya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap berada di level 3 persen, sebagai upaya mempertahankan stabilitas fiskal nasional. Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan rasio utang pemerintah tetap terkendali di kisaran 40 persen.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, usai Rapat Kerja Pemerintah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).
“Bapak Presiden berkomitmen rasio utang dijaga di level 40 persen, walaupun Undang-Undang menyiapkan hingga 60 persen. Demikian pula defisit APBN dijaga di level 3 persen hingga akhir tahun,” ujar Airlangga.
Komitmen tersebut mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur batas rasio utang pemerintah.
Indikator Ekonomi Tetap Positif
Dalam rapat yang diikuti sekitar 800 peserta dari kementerian, BUMN, hingga TNI-Polri tersebut, pemerintah memaparkan sejumlah indikator ekonomi yang menunjukkan kondisi nasional tetap stabil.
Airlangga menyebut sejumlah indikator seperti indeks keyakinan konsumen, Purchasing Managers Index (PMI) manufaktur, cadangan devisa, hingga neraca pembayaran menunjukkan tren positif.
Dari sisi penerimaan negara, kinerja pajak juga mengalami peningkatan signifikan.
“Sampai Maret, kenaikan penerimaan pajak sebesar 14,3 persen atau sekitar Rp462,7 triliun, dan sektor manufaktur juga ekspansif,” jelasnya.
Target Pertumbuhan Ekonomi 5,5 Persen
Dengan capaian tersebut, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi pada kuartal I 2026 dapat mencapai sekitar 5,5 persen.
“Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama masih baik, bahkan bisa sama atau lebih besar dari 5,5 persen,” kata Airlangga.
Ketahanan Pangan Kuat
Selain sektor ekonomi, pemerintah juga menyoroti ketahanan pangan nasional yang dinilai cukup kuat. Produksi beras pada 2025 tercatat mencapai 34,7 juta ton, dengan cadangan beras pemerintah di Perum Bulog sebesar 4,6 juta ton.
“Ketahanan pangan kita relatif kuat dengan produksi dan stok yang memadai,” ujarnya.
Dorong Program Biodiesel B50
Untuk menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah juga menyiapkan berbagai kebijakan strategis, salah satunya implementasi program biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai 1 Juli 2026.
“Program B50 akan meningkatkan ketahanan anggaran dengan potensi penghematan hingga Rp48 triliun,” ungkap Airlangga.
Dengan berbagai langkah tersebut, pemerintah optimistis stabilitas fiskal nasional tetap terjaga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
