SOALINDONESIA–JAKARTA Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi langsung kepada jajaran pembantunya, termasuk para menteri dan kepala daerah, untuk menangani secara serius tragedi robohnya bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur. Peristiwa memilukan ini telah menelan puluhan korban jiwa dan menjadi perhatian nasional.
Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi usai menghadiri acara Perayaan HUT ke-80 TNI di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, pada Minggu (5/10/2025).
“Beliau (Presiden Prabowo) memerintahkan kepada para menteri terkait, gubernur, dan wakil gubernur untuk memberikan perhatian penuh,” ujar Prasetyo kepada wartawan.
Presiden Terus Pantau Perkembangan
Prasetyo menegaskan bahwa Presiden Prabowo secara aktif memantau perkembangan evakuasi dan penanganan korban. Ia menyebut Presiden menunjukkan kepedulian tinggi terhadap keselamatan para santri dan keberlangsungan lembaga pendidikan keagamaan di Indonesia.
“Sudah, sudah. Beliau memonitor terus,” ujarnya menegaskan.
Evaluasi Nasional untuk Keamanan Pesantren
Lebih lanjut, Prasetyo menyampaikan bahwa pemerintah pusat akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur bangunan di seluruh pondok pesantren di Indonesia. Tujuannya adalah untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.
“Evaluasi ke depan ke semua pondok pesantren, kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanannya dari sisi bangunan-bangunan infrastruktur pondok masing-masing,” kata Prasetyo.
Menurutnya, peristiwa di Al Khoziny menjadi peringatan serius tentang pentingnya standar keamanan konstruksi di lingkungan pendidikan, termasuk lembaga berbasis keagamaan.
Tragedi Al Khoziny Sidoarjo: Kronologi Singkat
Sebagai informasi, bangunan Ponpes Al Khoziny di Kecamatan Buduran, Sidoarjo roboh pada Senin sore, 29 September 2025, saat para santri sedang melaksanakan salat Ashar. Hingga hari ketujuh pencarian, tim SAR gabungan telah mengevakuasi 45 korban meninggal dunia, dan puluhan lainnya luka-luka.
Proses evakuasi masih berlangsung hingga hari ini, dengan sejumlah pihak terkait termasuk BNPB, Basarnas, dan Kementerian PUPR dikerahkan untuk penanganan cepat di lapangan.
Langkah Lanjutan Pemerintah
Pemerintah pusat, melalui berbagai kementerian, akan mengambil sejumlah langkah lanjutan pasca insiden ini:
Pendataan kondisi bangunan seluruh ponpes di Indonesia
Verifikasi kelayakan struktur dan legalitas bangunan
Sosialisasi pentingnya izin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)
Penyusunan standar keamanan bangunan pendidikan berbasis pesantren
“Ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tapi kerja bersama untuk melindungi generasi bangsa di lingkungan pendidikan,” tutup Prasetyo
