Soalindonesia–JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah strategis dengan menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional di tengah lonjakan harga global.
Kebijakan ini muncul di tengah ketidakstabilan dunia sejak awal 2026. Konflik di Timur Tengah yang memicu penutupan Selat Hormuz serta penghentian ekspor pupuk nitrogen oleh China telah mendorong harga urea global melonjak lebih dari 40 persen dalam waktu singkat.
Kondisi tersebut berdampak besar bagi negara-negara Asia Tenggara yang masih bergantung pada impor pupuk, sehingga berpotensi mengganggu produksi pangan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan kebijakan ini merupakan langkah antisipatif pemerintah dalam menghadapi potensi krisis.
“Presiden sejak awal sudah melihat bahwa dunia menuju periode ketidakstabilan. Kami diminta tidak menunggu krisis, tetapi mengantisipasinya,” ujarnya, Senin (4/5/2026).
Semua Jenis Pupuk Turun Harga
Penurunan harga berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi, termasuk urea, NPK, dan ZA. Kebijakan ini diharapkan menjaga daya tanam petani sepanjang musim 2026 meski tekanan harga global terus meningkat.
Selain itu, pemerintah juga melakukan reformasi besar pada sistem distribusi pupuk. Sebanyak 145 regulasi dipangkas melalui Instruksi Presiden untuk mempercepat penyaluran dari hulu ke hilir.
Distribusi kini disederhanakan dari Kementerian Pertanian melalui PT Pupuk Indonesia hingga langsung ke petani, guna mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini menjadi kendala.
Akses Pupuk Dipermudah
Pemerintah juga memperluas akses pupuk dengan sistem berbasis KTP dan memperbanyak jaringan kios hingga tingkat desa. Seluruh kecamatan sentra pangan ditargetkan sudah terjangkau sebelum musim tanam gadu 2026.
Di sisi lain, diversifikasi pasokan yang telah dilakukan sejak 2025 turut membantu mengurangi ketergantungan pada jalur impor tertentu, sehingga dampak krisis global dapat ditekan.
Kebijakan ini diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani hingga ratusan ribu rupiah per hektare setiap musim tanam. Lebih dari 16 juta petani disebut akan merasakan manfaat langsung dari program ini.
Jaga Harga dan Cadangan Pangan
Tak hanya dari sisi hulu, pemerintah juga memperkuat sektor hilir dengan menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram guna menjaga pendapatan petani.
Menurut Kementerian Pertanian, kondisi ketahanan pangan nasional saat ini tergolong kuat, dengan cadangan beras pemerintah yang telah melampaui 5 juta ton—tertinggi sepanjang sejarah.
Cadangan tersebut menjadi bantalan penting dalam menghadapi risiko global, mulai dari perubahan iklim hingga gangguan rantai pasok internasional.
Pemerintah menegaskan akan terus menghadirkan kebijakan adaptif untuk menjaga stabilitas pangan nasional, sekaligus memastikan kesejahteraan petani tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.
