SOALINDONESIA–JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025). Salah satu tokoh yang dilantik dalam komite ini adalah Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk.
Ribka tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 12.57 WIB dengan mengenakan kebaya berwarna biru muda. Ia tampak tersenyum dan menyapa awak media sebelum masuk ke area pelantikan.
Saat dikonfirmasi, Ribka membenarkan bahwa dirinya termasuk dalam jajaran yang akan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai anggota Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Namun, ia menegaskan belum bisa memberikan penjelasan rinci terkait tugas dan struktur komite tersebut.
“Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua. Tapi saya tidak mendahului ya, SK belum ada. Nanti soal nomenklaturnya baru bisa kita tahu setelah Bapak Presiden membacakan,” ujar Ribka kepada wartawan di Istana Negara, Rabu (8/10/2025).
Lebih lanjut, Ribka juga belum dapat memastikan apakah dirinya akan tetap menjabat sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri atau akan digantikan oleh sosok lain.
“Enggak tahu nanti, sebentar saja. Kami belum tahu ya. Baru dipanggil tadi sore,” tuturnya, mengacu pada pemberitahuan mendadak yang ia terima pada Selasa (7/10/2025) sore.
Komitmen Pemerintah Percepat Pembangunan Papua
Pembentukan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua ini diyakini sebagai bagian dari komitmen pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan di wilayah Indonesia timur, khususnya Papua. Komite ini diharapkan dapat menjadi katalisator untuk proyek-proyek strategis, peningkatan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua.
Meskipun belum diumumkan secara resmi siapa saja anggota komite lainnya serta struktur organisasinya, pelantikan hari ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah menaruh perhatian serius pada percepatan pembangunan di Tanah Papua.
Prabowo Restui Program E10: Bensin Dicampur Etanol 10 Persen
Dalam agenda lain, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti isu ketahanan energi nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa Presiden telah menyetujui rencana pelaksanaan program mandatori campuran etanol 10 persen (E10) dalam bahan bakar minyak (BBM).
“Kemarin malam sudah kami rapat dengan Pak Presiden. Pak Presiden sudah menyetujui untuk direncanakan mandatori 10 persen etanol. Jadi bensin kita akan dicampur dengan etanol,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Program ini merupakan kelanjutan dari transisi energi bersih yang sebelumnya telah dimulai dengan biodiesel. Tujuannya adalah mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM sekaligus menciptakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan.
“Konsumsi BBM kita saat ini 1,6 juta barel per hari, tapi lifting minyak kita hanya 600 ribu barel. Artinya, kita impor sekitar 1 juta barel per hari. Ini harus dikurangi,” tegas Bahlil.
Selain E10, pemerintah juga terus mengembangkan program B40 (biodiesel campuran 40 persen minyak sawit) dan menargetkan penggunaan B50 pada akhir 2025.
Etanol: Energi Alternatif Ramah Lingkungan
Penggunaan etanol dalam BBM bukanlah hal baru di tingkat global. Negara seperti Amerika Serikat telah menggunakan E10 hingga E85, sedangkan Brasil bahkan mengandalkan E27 berbasis tebu. Uni Eropa pun telah menjadikan E10 sebagai standar di berbagai negara.
Pj Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Roberth MV Dumatubun, menyatakan bahwa penggunaan etanol adalah praktik terbaik internasional yang mendukung kualitas udara yang lebih bersih dan transisi energi berkelanjutan.
“Implementasi ini terbukti berhasil menekan emisi gas buang, mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil murni, serta mendukung perekonomian lokal melalui pemanfaatan bahan baku pertanian,” ungkap Roberth.
Etanol berasal dari bahan-bahan alami seperti tebu dan jagung, yang membuatnya lebih ramah lingkungan dibandingkan bahan bakar fosil. Dengan penerapan E10, Indonesia diharapkan dapat mengurangi emisi karbon sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.
Penutup
Langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto hari ini menunjukkan fokus pemerintah pada dua sektor strategis: pembangunan daerah tertinggal seperti Papua dan ketahanan energi nasional.
Pelantikan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua serta restu untuk program E10 menandai babak baru dalam upaya mewujudkan Indonesia yang lebih merata dan mandiri secara energi.
