Menu

Mode Gelap

Nasional · 1 Sep 2025 00:05 WITA

Presiden Prabowo Tegaskan DPR Harus Berpihak ke Rakyat, Tunjangan & Kunker Luar Negeri Dievaluasi


 Presiden Prabowo Tegaskan DPR Harus Berpihak ke Rakyat, Tunjangan & Kunker Luar Negeri Dievaluasi Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARTA Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ketua umum partai politik untuk mengingatkan seluruh anggota dewan agar lebih peka terhadap kondisi masyarakat. Ia menekankan bahwa para wakil rakyat harus senantiasa berpihak kepada kepentingan rakyat kecil.

Pernyataan ini disampaikan Presiden usai menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik serta pimpinan lembaga negara di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (31/8/2025) sore. Pertemuan tersebut menjadi sorotan publik di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kinerja wakil rakyat.

“Para anggota DPR harus menyadari bahwa rakyat kini menuntut keseriusan. Aspirasi yang datang dari bawah harus dijadikan pedoman utama, bukan justru diabaikan,” ujar Presiden Prabowo.

READ  Anggota DPR Dapat Tunjangan Perumahan Rp 50 Juta Per Bulan, Berlaku Hanya Hingga Oktober 2025

Evaluasi Tunjangan DPR dan Moratorium Kunker Luar Negeri

Menanggapi aspirasi publik, Presiden Prabowo secara spesifik meminta pimpinan DPR untuk mengevaluasi kebijakan tunjangan perumahan bagi anggota DPR RI sebesar Rp50 juta per bulan, yang selama ini menuai kritik luas.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan moratorium kunjungan kerja (kunker) luar negeri bagi anggota DPR. Kebijakan ini dinilai perlu untuk mengurangi pemborosan anggaran sekaligus menunjukkan empati wakil rakyat terhadap situasi ekonomi bangsa.

“Pemerintah dan partai politik berkomitmen untuk memperjuangkan kepentingan bangsa, terutama mereka yang tertinggal. Keadilan sosial harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.

Sanksi bagi Anggota DPR yang Arogan

READ  Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa Pimpin Investor Meeting Bahas Stabilitas Ekonomi dan Likuiditas Perbankan

Presiden Prabowo juga menyoroti perilaku sejumlah anggota DPR yang dinilai publik arogan dan kerap melontarkan pernyataan yang menyinggung masyarakat. Ia menegaskan, para ketua umum partai politik telah mengambil langkah disipliner.

Mulai Senin, 1 September 2025, sanksi tegas dijatuhkan kepada anggota dewan yang terbukti melontarkan pernyataan keliru maupun bersikap tidak pantas. Langkah ini diambil untuk menjaga citra dan integritas partai politik serta lembaga legislatif.

“Wakil rakyat harus menjadi teladan. Etika, tutur kata, dan sikap mereka adalah cerminan dari amanah rakyat,” kata Prabowo.

Pertemuan di Istana Merdeka

Pertemuan di Istana Merdeka dihadiri tokoh penting, di antaranya Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin. Selain itu, hadir pula para ketua umum dan pengurus pusat partai politik pendukung pemerintah.

READ  AJI dan PFI Jambi Desak Kapolda Tindak Polisi yang Halangi Wartawan

Selepas pertemuan, Presiden langsung memimpin sidang kabinet di Kantor Presiden hingga malam hari. Sidang ini membahas tindak lanjut hasil pertemuan dengan parpol dan strategi pemerintah ke depan.

Koordinasi juga ditunjukkan lewat jumpa pers bersama Menhan Sjafrie Sjamsoeddin, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, serta kepala staf TNI AD, AL, dan AU. Hal ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika politik dan aspirasi masyarakat.

Artikel ini telah dibaca 8 kali

Baca Lainnya

Menaker Yassierli Tekankan Pentingnya K3 untuk Lingkungan Kerja Aman dan Produktif

9 Januari 2026 - 23:24 WITA

Menkum Supratman Minta Publik Cermati KUHP dan KUHAP Baru Terkait Pelaporan Pandji Pragiwaksono

9 Januari 2026 - 23:15 WITA

Kemensos Mulai Seleksi Siswa Baru Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2026/2027, Pembangunan Gedung Permanen Dimulai

9 Januari 2026 - 23:07 WITA

Menag Nasaruddin Umar Tegaskan Peran Kemenag Jaga Persatuan Bangsa di Rakerwil Sultra 2026

9 Januari 2026 - 23:00 WITA

Tak Hanya Gus Yaqut, Mantan Stafsus Menteri Agama Ikut Ditahan KPK

9 Januari 2026 - 17:26 WITA

KPK Tetapkan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

9 Januari 2026 - 17:17 WITA

Trending di Nasional