SOALINDONESIA – JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan dua anggota Komisi XI DPR RI—Satori dari Fraksi NasDem dan Heri Gunawan dari Fraksi Gerindra—sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penetapan ini dilakukan melalui surat perintah penyidikan bernomor resmi.
KPK menerbitkan sprindik sejak Desember 2024 dan telah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi penting, termasuk kantor BI, ruang kerja Gubernur BI, serta OJK. Dokumen dan perangkat elektronik disita sebagai barang bukti. Kepala Deputi Penindakan KPK memastikan penetapan tersangka ini sudah mengakar dan sah secara prosedural.
Satori (Fraksi NasDem) merupakan legislator periode 2019–2024 yang percaya dana CSR digunakan untuk kegiatan sosial seperti program di daerah pemilihan. Ia diperiksa oleh KPK sebanyak empat kali dan menyatakan bahwa seluruh anggota Komisi XI DPR ikut menerima dana tersebut melalui yayasan.
Heri Gunawan (Fraksi Gerindra) juga telah diperiksa dan sempat mangkir dari panggilan lanjutan. Keduanya diduga menggunakan jaringan yayasan untuk menyalurkan dana CSR ke rekening pribadi.
Diduga, dana CSR yang seharusnya digunakan untuk keperluan sosial justru dialihkan melalui yayasan. Dana tersebut kemudian ditransfer kembali ke rekening para legislator dan keluarganya atau digunakan untuk aset pribadi—pendekatan yang dianggap menyimpang dari tujuan semula.
Sejumlah pihak terkait telah diperiksa oleh KPK, termasuk pegawai BI dan yayasan penerima dana. Salah satu undangan pemeriksaan gagal direspons, menunjukkan adanya potensi resistensi terhadap penyelidikan. KPK menegaskan akan menyelidiki semua pihak yang berpotensi terlibat hingga tuntas.
Penetapan Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka menandai eskalasi serius dalam upaya pemberantasan korupsi di sektor keuangan publik. KPK menekankan prinsip hukum yang tegas—siapa pun yang terbukti melanggar integritas negara akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.
