SOALINDONESIA–JAKARTA Selama satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat sederet capaian strategis dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat perlindungan industri nasional, serta meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Dalam periode Oktober 2024–Oktober 2025, Kemendag berhasil memangkas disparitas harga barang kebutuhan pokok (bapok) antar daerah menjadi 10,25 persen, turun dari 14,25 persen pada 2014. Keberhasilan ini merupakan hasil penguatan Sistem Pemantauan Harga Pasar (SP2KP) yang kini menjangkau 544 pasar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
“Kemendag menjalankan amanat Presiden untuk memastikan perdagangan yang adil bagi rakyat dan pelaku usaha dalam negeri. Pengamanan pasar bukan semata soal harga, tetapi juga memastikan produk Indonesia berdaulat di negerinya sendiri,” ujar Menteri Perdagangan Budi Santoso, Sabtu (25/10/2025).
Pengamanan Perdagangan dan Industri Nasional
Dalam upaya melindungi industri dalam negeri dari tekanan impor, Kemendag memperkuat instrumen pengamanan perdagangan melalui penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), dan bea masuk imbalan.
Hingga 2025, terdapat 10 kasus safeguard dan 13 kasus antidumping yang sedang diproses, dengan 4 kasus di antaranya telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Selain itu, Kemendag terus menggencarkan kampanye nasional seperti Bangga Buatan Indonesia, Belanja di Indonesia Aja (BINA), dan Gerakan Kamis Pakai Lokal (GASPOL) untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap produk dalam negeri sekaligus memperluas pangsa pasar domestik.
Penindakan Barang Impor Ilegal dan Pengawasan Minyakita
Dari sisi perlindungan konsumen, Kemendag mencatat capaian signifikan dalam penindakan barang impor ilegal dengan nilai total mencapai Rp156,9 miliar.
Pengawasan terhadap distribusi minyak goreng Minyakita juga diperketat. Dari hasil inspeksi rutin, ditemukan 80 perusahaan yang diduga melanggar aturan distribusi — mulai dari penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET), penyimpangan distribusi, hingga kecurangan takaran.
Dua perusahaan pengemas di Kabupaten Tangerang dan Karawang bahkan telah ditindak tegas setelah terbukti mengurangi takaran serta menyalahgunakan lisensi merek Minyakita.
Kesadaran masyarakat sebagai konsumen juga meningkat signifikan. Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) kini menembus angka 60,11, menandakan kategori konsumen kritis.
Penguatan Sistem Resi Gudang dan Pasar Komoditas
Dalam aspek tata kelola perdagangan komoditas, Kemendag memperkuat Sistem Resi Gudang (SRG) yang berperan menjaga stabilitas pasokan dan harga hasil pertanian. Hingga September 2025, terdapat 176 gudang SRG di 29 provinsi dan 144 kabupaten/kota, dengan nilai transaksi mencapai Rp756,62 miliar.
Sementara itu, nilai transaksi pasar lelang komoditas mencapai Rp39,50 miliar, dengan komoditas utama berupa karet bakar, pinang, kelapa, jagung, dan beras.
Bukti Nyata Capaian Pemerintahan Prabowo-Gibran
Capaian tersebut menjadi bukti konkret keberhasilan pemerintah dalam menjaga stabilitas perdagangan nasional di tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran.
Kemendag berkomitmen melanjutkan langkah strategis tersebut untuk menciptakan perdagangan yang adil, stabil, dan berdaulat, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
“Kami akan terus memastikan perdagangan Indonesia semakin tangguh, kompetitif, dan berpihak pada rakyat,” tegas Mendag Budi Santoso.
