SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyambut baik penambahan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) di jajaran Kementerian Dalam Negeri. Dengan hadirnya tiga wakil menteri, Tito menyebut tugasnya sebagai Mendagri akan menjadi lebih ringan karena bisa lebih optimal dalam pembagian tugas berdasarkan zona waktu di Indonesia.
“Itu nanti 3 Wamen, tugas saya jauh lebih ringan, tinggal bagi-bagi tugas semua, evaluasi,” ujar Tito kepada awak media di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Pembagian Berdasarkan Zona Waktu
Tito menjelaskan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan tiga zona waktu membutuhkan pendekatan koordinasi yang lebih strategis. Oleh sebab itu, ketiga Wamendagri nantinya akan dibagi sesuai wilayah waktu: zona barat, tengah, dan timur.
“Jadi saya tinggal bagi tugas saja nanti 3 wamen, ada nanti yang koordinator bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur,” katanya.
Lebih rinci, Tito menyebutkan bahwa:
Zona Barat akan mencakup Pulau Jawa dan Sumatera.
Zona Tengah meliputi Kalimantan dan Sulawesi.
Zona Timur meliputi Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
“Ya time zone ya, misalnya Jawa-Sumatera, mungkin nanti satu wamen. Kemudian untuk Kalimantan dan Sulawesi satu wamen, tuh tugasnya berat. Ya kemudian Maluku, Papua dan Bali, Nusa Tenggara satu wamen,” terang Tito.
Penambahan Wamendagri oleh Presiden Prabowo
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah melantik dua Wakil Menteri Dalam Negeri, yakni Bima Arya dan Ribka Haluk, pada awal Oktober 2025. Pada hari ini, Rabu (8/10), Presiden kembali melantik Komjen (Purn) Akhmad Wiyagus sebagai Wamendagri ketiga.
Tito menyambut positif langkah tersebut. “Bagus. Dengan penugasan oleh Bapak Presiden ke Kemendagri, ada 3 berarti wamen, saya tinggal bagi saja nanti,” kata mantan Kapolri itu.
Fokus Kunjungan Daerah Bermasalah
Tito juga menginstruksikan ketiga Wamendagri untuk turun langsung ke daerah-daerah, terutama yang memiliki persoalan serius seperti inflasi tinggi, kemiskinan ekstrem, hingga konflik lokal. Ia menekankan pentingnya memahami langsung kondisi di lapangan.
“Bayangkan ada 38 provinsi, 98 kota, 416 kabupaten, lebih dari 70.000 desa. Itu harus kita datangi satu per satu. Jadi supaya tahu persis permasalahannya,” ujar Tito.
Langkah ini sejalan dengan strategi Kemendagri dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang responsif dan efisien, terutama dalam pengendalian inflasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah.
