Menu

Mode Gelap

Nasional · 29 Agu 2025 01:15 WITA

KKP Revitalisasi 78 Ribu Hektare Tambak di Pantura Jawa untuk Budidaya Tilapia


 KKP Revitalisasi 78 Ribu Hektare Tambak di Pantura Jawa untuk Budidaya Tilapia Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARTA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah menggenjot program revitalisasi kawasan tambak di sepanjang Pantai Utara (Pantura) Jawa. Langkah ini mencakup lahan seluas 78.550 hektare guna mengoptimalkan budidaya tilapia (nila dan mujair), yang kini menjadi komoditas ikan air tawar dengan tingkat konsumsi tertinggi di Indonesia.

Revitalisasi dilakukan lantaran kondisi tambak eksisting dinilai sudah tidak produktif.

“Kenapa merevitalisasi? Karena kawasan Pantura kondisinya sudah tidak ideal. Produktivitasnya rendah, hanya 0,6 ton per tahun untuk udang maupun bandeng. Selain itu, kondisi lingkungan juga terus berubah,” ujar Direktur Ikan Air Laut KKP, Ihsan Kamil, di Jakarta, Kamis (28/8/2025).

READ  Lautan Ojol Iringi Pemakaman Affan, Driver Ojol Tewas Dilindas Rantis Polisi

Tilapia Jadi Primadona

Tilapia, yang mencakup jenis nila dan mujair, dikenal memiliki daya adaptasi tinggi sehingga mudah dibudidayakan. Potensi ini membuatnya kian diminati pasar domestik maupun global.

Data KKP mencatat, konsumsi tilapia nasional pada 2024 mencapai 721 ribu ton, dengan serapan terbesar berasal dari Jawa Barat. Angka ini menempatkan tilapia di posisi teratas konsumsi ikan, melampaui tongkol, kembung, dan lele.

“Tilapia kini menjadi komoditas ikan paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia. Ini peluang besar untuk memperluas pasar ekspor sekaligus memperkuat ketahanan pangan,” jelas Ihsan.

READ  AKABRI 1995 Gelar Reuni Akbar Ratusan Bansos Dibagikan ke Warga

Dibagi Tiga Tahap

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Tb Haeru Rahayu, menuturkan bahwa proyek revitalisasi akan dilakukan bertahap.

“Kami punya misi besar untuk merevitalisasi 78.550 hektare tambak di Pantura Jawa. Fase pertama dimulai di 20.413 hektare,” ujarnya.

Lahan tersebut dibagi menjadi empat wilayah: Bekasi (8.100 ha), Karawang (6.900 ha), Subang (2.300 ha), dan Indramayu (2.900 ha). Seluruhnya memanfaatkan lahan negara dengan skema Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan (KHKP).

Pemerintah telah memberikan kepastian hukum melalui SK Menteri Kehutanan No. 274 tentang KHKP, yang memberi hak pengelolaan kepada KKP untuk melaksanakan program ini.

READ  Bahlil Lahadalia Tegaskan Kandungan Etanol dalam BBM Bukan Masalah, Minta SPBU Swasta Tak Paksakan Kehendak

Butuh Rp26 Triliun

Untuk mendukung fase pertama, KKP mengajukan pembiayaan ke Danantara dengan estimasi anggaran sekitar Rp26 triliun.

“Total yang kami usulkan sekitar Rp26 triliun. Saat ini kami menunggu jadwal untuk presentasi detail,” ungkap Tb Haeru.

Selain meningkatkan produksi tilapia, proyek ini diproyeksikan membuka lapangan kerja secara luas dan memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen ikan air tawar unggulan di Asia.

Artikel ini telah dibaca 6 kali

Baca Lainnya

Mendagri Tito Karnavian Siap Bertolak ke Cilacap untuk Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Usai Banjir dan Longsor Memakan Korban

19 November 2025 - 04:18 WITA

Kuota Haji 2026 Disamaratakan 26 Tahun, Gus Irfan: Dinamis dan Tergantung Pendaftar

19 November 2025 - 04:05 WITA

Presiden Prabowo Ucapkan Selamat Milad ke-113 Muhammadiyah, Tegaskan Peran Strategis dalam Memajukan Bangsa

19 November 2025 - 03:46 WITA

Menko Airlangga dan Menteri Perdagangan Singapura Bahas Penguatan Integrasi Ekonomi Kawasan

19 November 2025 - 03:37 WITA

Pemerintah Perkuat Hubungan Internasional, Indonesia–Singapura Tingkatkan Kerja Sama Investasi dan Pengembangan Kawasan BBK

19 November 2025 - 03:30 WITA

MK Wajibkan Polisi yang Isi Jabatan Sipil Mundur, Menhut Raja Juli Antoni: Kehadiran Polri di Kemenhut Sangat Membantu

19 November 2025 - 03:20 WITA

Trending di Nasional