SOALINDONESIA–JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal mengecek kebenaran laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) milik anggota DPRD Gorontalo, Wahyudin Moridu. Politikus PDIP itu tengah menjadi sorotan setelah videonya viral lantaran menyebut ingin “merampok uang negara”.
Wahyudin terakhir kali melaporkan harta kekayaannya pada 26 Maret 2025 untuk periodik 2024, saat menjabat sebagai Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Gorontalo.
Dalam laporan tersebut, ia mencatat memiliki tanah dan bangunan senilai Rp180 juta serta kas Rp18 juta. Namun, ia juga memiliki utang Rp200 juta, sehingga total kekayaannya minus Rp2 juta. Tidak ada data kepemilikan kendaraan maupun surat berharga lain.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya akan meneliti kesesuaian laporan Wahyudin.
“Kami akan cek kesesuaian pelaporannya,” kata Budi, Minggu (21/9).
Budi menegaskan, setiap penyelenggara negara wajib mengisi LHKPN secara jujur dan transparan, bukan sekadar formalitas.
“Hal ini untuk memastikan agar pelaporan LHKPN tidak hanya untuk formalitas memenuhi kewajibannya saja, namun juga harus jujur dalam pengisiannya,” ujarnya.
Pernyataan Viral, Dipecat dari PDIP
Nama Wahyudin ramai dibicarakan publik setelah sebuah video memperlihatkan dirinya mengucapkan kalimat ingin merampok uang negara. Dalam video tersebut, ia tampak mengendarai mobil bersama seorang wanita. Sambil tertawa, Wahyudin berkata:
“Kita hari ini menuju Makassar menggunakan uang negara. Kita rampok aja uang negara ini kan, kita habiskan aja biar negara ini makin miskin.”
Pernyataan itu menuai kritik tajam. PDIP pun langsung mengambil tindakan tegas. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, memecat Wahyudin dari keanggotaan partai. Selain itu, ia juga akan diganti melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) dari posisinya sebagai anggota dewan.
