SOALINDONESIA–BOGOR Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyoroti pentingnya perbaikan sistem dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan anggaran negara.
Menurutnya, dengan banyaknya menteri bergelar profesor dan lulusan S3 di Kabinet Merah Putih, tidak semestinya Indonesia masih menghadapi persoalan sistemik yang memicu kebocoran anggaran dan kekayaan negara.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara akad massal 26.000 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan serah terima kunci di Cileungsi, Kabupaten Bogor, Senin (29/9/2025).
“Saya lihat di sini banyak profesor ini. Banyak S3, iya kan? Pak Purbaya S3, siapa lagi? Pak Perry S3, Yassierli S3, siapa lagi itu, AHY S3? Luar biasa kau. Pak Tito S3? Pak Kapolri S3? Luar biasa itu semua,” ujar Prabowo dalam sambutannya.
Presiden menyebutkan beberapa nama pejabat tinggi dan menteri yang memiliki gelar doktoral, seperti Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hingga Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo.
“Kalau Tidak Bisa Perbaiki Sistem, Kelewatan”
Prabowo menekankan bahwa kecerdasan akademik para menteri tersebut harus diiringi dengan kapasitas implementatif dalam mengatasi akar masalah bangsa, khususnya yang bersumber dari sistem yang keliru.
“Begitu banyak (lulusan) S3, kalau tidak bisa memperbaiki sistem, kelewatan itu. Ya ini adalah salah sistem,” tegas Prabowo.
Presiden mengungkapkan bahwa kebocoran anggaran yang terjadi selama ini bukan semata-mata karena individu, tetapi disebabkan oleh kelemahan dan celah dalam sistem pemerintahan itu sendiri.
“Professor, ternyata yang masalah bagi kita adalah kesalahan sistem. Sistem ini yang memungkinkan kebocoran yang gila-gilaan, yang luar biasa,” ungkapnya.
Kekayaan Indonesia Harus Diamankan
Menurut Prabowo, perbaikan sistem harus menjadi prioritas utama agar kekayaan negara tidak terus-menerus bocor keluar. Ia menyebutkan bahwa dengan sistem yang efisien dan pengawasan yang ketat, uang negara akan cukup untuk memenuhi kebutuhan rakyat.
“Saya percaya dengan penghematan, menutup kebocoran, dengan kita mengamankan kekayaan kita. Maka uang bangsa Indonesia akan cukup,” imbuhnya.
Minta Menteri Gunakan Keilmuannya
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga mendorong para menteri dan pejabat pemerintah yang memiliki latar belakang akademik tinggi untuk menggunakan keilmuannya menganalisis akar permasalahan sistemik di Indonesia.
“Saudara-saudara apalagi yang pintar matematika, lihat data-data, analisa. Masa 25 tahun tidak bisa kita analisa?” kata Prabowo dengan nada heran.
Prabowo menyebut fakta bahwa selama dua dekade lebih, Indonesia justru lebih banyak mengalami capital outflow atau kekayaan yang keluar dari negeri, daripada kekayaan yang tinggal dan dinikmati masyarakat sendiri.
“Lebih banyak uang keluar dari Indonesia, lebih banyak kekayaan kita keluar dari Indonesia daripada tinggal di Indonesia. Ini segera harus kita rubah, saudara-saudara sekalian,” tegasnya.
Konteks: Upaya Reformasi Sistem dan Antikorupsi
Pernyataan Prabowo ini datang di tengah maraknya kasus dugaan korupsi dan pemborosan anggaran di berbagai sektor. Presiden juga telah beberapa kali menyinggung soal “misi bersih-bersih BUMN”, termasuk rencana melibatkan Kejaksaan dan KPK untuk menertibkan perusahaan pelat merah yang bermasalah.
Prabowo menyampaikan komitmennya untuk mendorong tata kelola negara yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel di seluruh lini pemerintahan.
