SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa hubungannya dengan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan berjalan baik dan tanpa masalah. Ia menepis isu yang menyebut keduanya tengah bersitegang, terutama setelah kabar bahwa keduanya tak saling bertegur sapa dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025).
“Hubungan saya sama dia (Pak Luhut) baik, enggak ada masalah,” kata Purbaya kepada wartawan usai menghadiri sidang kabinet paripurna di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (21/10/2025).
Purbaya menjelaskan, ketidakterlibatannya berbincang dengan Luhut saat sidang murni karena posisi tempat duduk yang berjauhan. Di antara dirinya dan Luhut, duduk Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
“Kan jauh berapa kursi, masa ‘Pak Luhut, Pak Luhut,’” ujarnya sambil memperagakan gestur orang yang berusaha memanggil dari jauh, disambut tawa awak media.
Isu Ketegangan Soal Family Office
Sebelumnya, hubungan antara Purbaya dan Luhut sempat menjadi sorotan publik setelah perbedaan pandangan mengenai pembentukan Family Office — lembaga pengelola kekayaan investor besar yang diinisiasi oleh Luhut melalui Dewan Ekonomi Nasional.
Luhut menegaskan, inisiatif pembentukan Family Office tidak menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, kebijakan tersebut murni bertujuan menciptakan ekosistem investasi yang lebih kompetitif dan menarik bagi investor asing.
“Kita harus friendly ke foreign investment. Oleh sebab itu, saya usulkan buat Family Office. Family Office tidak ada urusannya dengan APBN,” kata Luhut dalam acara Satu Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran di Jakarta, Kamis (16/10/2025).
Ia menjelaskan, keberadaan Family Office akan menjadi terobosan untuk menarik dana investasi global ke Indonesia tanpa menambah beban fiskal negara.
“Biar orang asing atau orang kita bisa taruh duitnya di Indonesia, dengan zero tax di awal. Nanti pajaknya muncul ketika dia investasi di proyek-proyek di dalam negeri,” ujar Luhut.
Luhut: Hanya Salah Paham
Terkait pernyataan Menkeu Purbaya yang sebelumnya menyebut tidak akan mengalokasikan dana APBN untuk membiayai pembentukan Family Office, Luhut menilai hal tersebut hanya salah paham semata.
“Kita ramai bertengkar ini itu apa, sebenarnya enggak ada urusannya,” ujar Luhut. “Tujuannya supaya dana investasi bisa mengalir ke Indonesia, bukan untuk menambah beban APBN.”
Ia juga mencontohkan keberhasilan sejumlah negara seperti Singapura, Hong Kong, dan Abu Dhabi yang menjadi pusat pengelolaan kekayaan pribadi (private wealth hub) global.
“Orang asing bikin Family Office banyak sekali di Singapura, di Hong Kong, di Abu Dhabi. Nah, proyek di Indonesia banyak, kenapa enggak kita tarik ke sini? Logikanya sederhana,” jelasnya.
Menkeu Tegaskan Fokus pada Efisiensi Fiskal
Sementara itu, Menkeu Purbaya sebelumnya telah menegaskan bahwa setiap penggunaan APBN harus memiliki urgensi dan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menolak jika anggaran negara digunakan untuk proyek yang tidak prioritas atau belum jelas manfaat fiskalnya.
“Anggaran enggak akan saya alihkan ke sana,” kata Purbaya tegas.
Meski begitu, ia menilai ide Family Office tetap menarik sepanjang tidak membebani APBN dan berpotensi memperkuat iklim investasi nasional.
Dengan klarifikasi dari kedua pihak, isu ketegangan antara Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa dan Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan pun kini mereda. Keduanya sepakat bahwa penguatan ekonomi nasional harus menjadi fokus utama, dengan tetap menjaga keharmonisan antarpejabat di kabinet Presiden Prabowo Subianto.
