Menu

Mode Gelap

News · 22 Okt 2025 22:48 WITA

Harga Pupuk Turun 20 Persen, Mentan Andi Amran Sulaiman: Ini Kabar Baik untuk 120 Juta Petani Indonesia


 Harga Pupuk Turun 20 Persen, Mentan Andi Amran Sulaiman: Ini Kabar Baik untuk 120 Juta Petani Indonesia Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman resmi mengumumkan penurunan harga pupuk bersubsidi sebesar 20 persen yang berlaku mulai hari ini, Rabu (22/10/2025). Kebijakan ini disebut sebagai hasil efisiensi besar dalam ekosistem produksi dan distribusi pupuk nasional, sekaligus tindak lanjut arahan langsung Presiden Prabowo Subianto.

“Atas perintah Bapak Presiden, tolong hari Rabu diumumkan harga pupuk turun 20 persen, berlaku mulai hari ini,” ujar Amran dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta.

Rincian Penurunan Harga

Amran menjelaskan, penurunan harga ini berlaku untuk dua jenis pupuk utama, yakni Urea dan NPK:

Urea: dari Rp 2.250 per kilogram (Rp 112.500 per sak) menjadi Rp 1.800 per kilogram (Rp 90.000 per sak).

READ  Nadiem Makarim Masih Jalani Pembantaran di RS Usai Operasi Ambeien, Status Tahanan Tetap Berlaku

NPK: dari Rp 2.300 per kilogram (Rp 115.000 per sak) menjadi Rp 1.840 per kilogram (Rp 92.000 per sak).

“Ini berita baik untuk petani seluruh Indonesia, sekitar 120 juta petani kita. Biasanya harga pupuk naik setiap tahun, tapi kali ini justru turun. Ini hasil efisiensi yang merupakan gagasan besar Bapak Presiden Prabowo,” jelas Amran.

Menurutnya, penghematan sebesar Rp 450 per kilogram akan berdampak signifikan terhadap biaya produksi petani dan diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian nasional.

Tegas Tertibkan Kios Pupuk Nakal

Selain mengumumkan penurunan harga, Amran juga mengungkapkan langkah tegas terhadap para pelaku penyimpangan distribusi pupuk bersubsidi. Kementan resmi mencabut izin usaha 2.039 kios pupuk karena terbukti menaikkan harga jual melebihi ketentuan.

READ  Menteri Haji dan Umrah RI Perkuat Kerja Sama dengan Arab Saudi, Sepakat Perketat Standar Kesehatan Jamaah untuk Haji 2026

“Kami temukan ada 2.039 kios, distributor, dan pengecer bermasalah. Hari ini kami umumkan izinnya dicabut,” tegas Amran.

Ia menjelaskan, hasil investigasi menunjukkan para pelaku menaikkan harga pupuk bersubsidi hingga 18–20 persen di berbagai wilayah, yang mengakibatkan kerugian petani mencapai Rp 600 miliar dalam setahun.

“Masih ada yang bermain-main menaikkan harga. Ini sangat merugikan petani. Tim kami sudah turun langsung dan menemukan bukti-bukti di lapangan,” sambungnya.

Ada Kesempatan Sanggah, tapi Izin Tetap Dicabut

Amran menegaskan, para pemilik kios yang izinnya dicabut masih memiliki hak untuk menyampaikan keberatan kepada direksi PT Pupuk Indonesia (Persero). Namun, selama proses klarifikasi berlangsung, izin tetap dicabut sementara waktu.

READ  Kisah Guru Mengaji di Amparita: Mengajar dengan Ikhlas, Kini Menunggu Kepedulian

“Kami tetap berikan ruang bagi mereka untuk menyanggah. Tapi untuk saat ini, izin dicabut dulu sampai proses investigasi selesai,” kata Amran.

Dampak dan Harapan

Kementan optimistis kebijakan penurunan harga pupuk ini akan berdampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan petani, mempercepat realisasi program ketahanan pangan nasional, dan mendorong produktivitas pertanian di berbagai daerah.

“Kita ingin petani makin sejahtera, hasil panen meningkat, dan biaya produksi turun. Ini sejalan dengan arahan Presiden untuk menjadikan sektor pertanian sebagai penopang utama ekonomi rakyat,” pungkas Amran.

Artikel ini telah dibaca 27 kali

Baca Lainnya

Kuasa Hukum Tegaskan Febrie Adriansyah Tak Terkait Money Changer dan Isi Brankas di Sentul

18 Juli 2026 - 00:51 WITA

Kuasa Hukum Don Ritto Sebut Rumah Sentul Milik Febrie Dipinjam untuk Operasional Yayasan

18 Juli 2026 - 00:36 WITA

Komisi IX DPR Minta BGN Fokus Benahi Tata Kelola dan Tuntaskan Persoalan Program MBG

18 Juli 2026 - 00:16 WITA

Ketum PPP Dorong Perempuan Dapat Porsi Lebih Besar di Organisasi dan Pemerintahan

17 Juli 2026 - 22:12 WITA

Don Ritto Resmi Ditahan Kejagung Usai Dilimpahkan Polda Metro Jaya

17 Juli 2026 - 21:43 WITA

OJK Cabut Izin Usaha BPRS Hasanah Mandiri, Dana Nasabah Dijamin LPS

17 Juli 2026 - 17:38 WITA

Trending di News