SOALINDONESIA–JAKARTA Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama PT Taspen (Persero), Antonius Nicholas Stephanus (ANS) Kosasih, dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan investasi fiktif di tubuh perusahaan pelat merah tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan Kosasih diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan terhadap tersangka korporasi, PT Insight Investment Management (IIM).
“Hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan investasi pada PT Taspen,” kata Budi kepada wartawan, Kamis (23/10).
“[Dipanggil untuk] tersangka korporasi, PT IIM. Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih,” tambahnya.
PT Insight Investment Turut Jadi Tersangka Korporasi
PT IIM ditetapkan sebagai tersangka korporasi karena dinilai ikut menikmati hasil korupsi pengelolaan investasi fiktif yang melibatkan PT Taspen. Berdasarkan hasil penyidikan, perusahaan tersebut disebut menerima management fee senilai Rp 44 miliar dari hasil tindak pidana korupsi.
Kasatgas Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Greafik Loserte, menjelaskan bahwa hampir seluruh pihak yang diperkaya dalam kasus ini telah mengembalikan uang hasil kejahatan, kecuali PT IIM.
“Terhadap yang diperkaya dari korporasi, semuanya sudah mengembalikan di tahap penyidikan. Kecuali satu, PT IIM,” ungkap Greafik.
“Kita pandang PT IIM terlibat, karena Rp 44 miliar yang didapat merupakan management fee hasil tindak pidana. Maka, secara subjek hukum korporasi, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana,” tegasnya.
Latar Belakang Kasus
Kasus dugaan korupsi ini berawal dari investasi PT Taspen dalam reksadana I-Next G2 yang digunakan untuk mengeluarkan sukuk ijarah TPS Food II (SIA-ISA 02) dari portofolio perusahaan tanpa analisis investasi yang memadai.
Penyidik KPK menemukan adanya rekayasa kebijakan investasi yang dilakukan oleh Kosasih untuk mendukung pengalihan dana investasi tersebut. Ia disebut menyusun dan menyetujui revisi peraturan kebijakan investasi agar dapat memuluskan transaksi itu bersama Dirut PT IIM, Ekiawan Heri Primaryanto.
Akibat perbuatan mereka, negara diperkirakan mengalami kerugian hingga Rp 1 triliun.
Vonis dan Tuntutan
Dalam putusan sebelumnya, Antonius Kosasih divonis 10 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Selain itu, ia diwajibkan membayar uang pengganti senilai Rp 29,152 miliar serta sejumlah mata uang asing — termasuk dolar AS, Singapura, dan yen Jepang. Jika tidak dibayar, hukuman tambahan 3 tahun penjara akan dijatuhkan.
Sementara itu, Ekiawan Heri Primaryanto dijatuhi pidana 9 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan. Ia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar USD 253.660 dengan ancaman tambahan 2 tahun kurungan bila tidak dibayar.
“Ekiawan telah menerima putusan tersebut, sedangkan Kosasih mengajukan banding,” ujar Budi.
“Jaksa KPK akan segera mengeksekusi Ekiawan,” tambahnya.
Perkembangan Terbaru
KPK menegaskan, pemanggilan Kosasih kali ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan terhadap entitas korporasi yang diduga turut serta dalam praktik korupsi investasi fiktif. Lembaga antirasuah itu juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam aliran dana investasi bodong tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, Antonius Kosasih belum memberikan tanggapan resmi terkait pemanggilan dirinya sebagai saksi. Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung sepanjang hari di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
