Menu

Mode Gelap

News · 29 Okt 2025 01:32 WITA

Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar dalam Kasus Pemerasan, TPPU Tak Terbukti


 Nikita Mirzani Divonis 4 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar dalam Kasus Pemerasan, TPPU Tak Terbukti Perbesar

SOALINDONESIA–JAKARTA Artis Nikita Mirzani resmi divonis empat tahun penjara dan denda Rp1 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dalam kasus dugaan pemerasan disertai ancaman terhadap pengusaha kecantikan Reza Gladys.

Vonis tersebut dibacakan langsung oleh Hakim Ketua Khairul Saleh dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

“Menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun dan denda sebesar Rp1 miliar. Apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan,” ujar Khairul saat membacakan amar putusan.

Hakim juga menyatakan bahwa pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang turut disangkakan kepada Nikita tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga terdakwa hanya dijatuhi hukuman atas perkara pemerasan.

Vonis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Putusan hakim ini jauh lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta agar Nikita dihukum 11 tahun penjara dan denda Rp2 miliar subsider enam bulan kurungan.

READ  HUT PSI Ke 11, Gandi RMS Tunjuk Ikhsan AR Ketua PSI Wajo, Eks Kader Nasdem Jabat Ketua Harian

JPU dalam tuntutannya menilai Nikita terbukti melakukan pemerasan dan pencucian uang terkait uang sebesar Rp4 miliar yang diterimanya dari pihak RGP Skincare, milik dokter Reza Gladys.

Namun, setelah melalui serangkaian pemeriksaan saksi dan alat bukti, majelis hakim menyatakan bahwa unsur TPPU tidak terpenuhi, sementara unsur pemerasan disertai ancaman terbukti secara sah.

Kronologi Kasus Pemerasan

Kasus ini bermula dari laporan pihak Reza Gladys yang mengaku diancam oleh Nikita Mirzani untuk membayar uang sebesar Rp4 miliar agar tidak membuka ke publik soal produk skincare miliknya yang disebut belum terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Dalam dakwaan yang dibacakan JPU, uang hasil pemerasan tersebut disebut digunakan Nikita untuk membayar sisa cicilan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

READ  Menkeu Purbaya Ancam Tarik Anggaran Subsidi KPR Jika Realisasi FLPP Tak Capai Target

Tindak pidana tersebut juga disebut melibatkan asisten pribadi Nikita, bernama Ismail Marzuki alias Mail Syahputra, yang bertugas sebagai perantara dalam komunikasi dan negosiasi dengan pihak korban.

Sidang Digelar dengan Pengamanan Ketat

Sidang pembacaan putusan dimulai pukul 12.40 WIB di PN Jakarta Selatan dan berlangsung dengan pengamanan ketat. Sejumlah awak media dan pendukung Nikita turut hadir memenuhi ruang sidang.

Nikita yang hadir mengenakan pakaian serba hitam tampak tenang mendengar putusan majelis hakim. Ia hanya menunduk sesaat ketika vonis dibacakan.

Sementara itu, kuasa hukum Nikita Mirzani menyatakan akan mengkaji langkah hukum lanjutan, termasuk kemungkinan mengajukan banding atas putusan tersebut.

“Kami menghormati putusan majelis, tetapi kami menilai ada beberapa pertimbangan hukum yang perlu dikaji ulang. Kami akan segera berkoordinasi dengan tim untuk menentukan sikap resmi,” ujar salah satu pengacara Nikita usai sidang.

READ  Korban Banjir Bandang Nagekeo Bertambah Jadi Enam, Ermelinda Co’o Meninggal di RSUD Aeremo

Respons Pihak Reza Gladys

Dari pihak pelapor, Reza Gladys melalui kuasa hukumnya menyampaikan bahwa pihaknya menghormati putusan pengadilan. Namun, mereka menegaskan bahwa fokus utama bukan pada hukuman semata, melainkan pada keadilan dan efek jera bagi pelaku pemerasan publik figur.

“Produk kami sudah dinyatakan tidak bersalah. Kami berharap kasus ini menjadi pelajaran bahwa ancaman dan pemerasan tidak boleh dibiarkan,” ujar kuasa hukum Reza.

Kasus ini menjadi salah satu persidangan paling menyita perhatian publik tahun 2025, mengingat nama besar Nikita Mirzani yang dikenal kerap terlibat kontroversi.

Dengan vonis ini, Nikita akan menjalani masa tahanan sesuai putusan pengadilan, kecuali jika upaya hukum banding dikabulkan oleh pengadilan tingkat selanjutnya.

Artikel ini telah dibaca 13 kali

Baca Lainnya

Kuasa Hukum Tegaskan Febrie Adriansyah Tak Terkait Money Changer dan Isi Brankas di Sentul

18 Juli 2026 - 00:51 WITA

Kuasa Hukum Don Ritto Sebut Rumah Sentul Milik Febrie Dipinjam untuk Operasional Yayasan

18 Juli 2026 - 00:36 WITA

Komisi IX DPR Minta BGN Fokus Benahi Tata Kelola dan Tuntaskan Persoalan Program MBG

18 Juli 2026 - 00:16 WITA

Ketum PPP Dorong Perempuan Dapat Porsi Lebih Besar di Organisasi dan Pemerintahan

17 Juli 2026 - 22:12 WITA

Don Ritto Resmi Ditahan Kejagung Usai Dilimpahkan Polda Metro Jaya

17 Juli 2026 - 21:43 WITA

OJK Cabut Izin Usaha BPRS Hasanah Mandiri, Dana Nasabah Dijamin LPS

17 Juli 2026 - 17:38 WITA

Trending di News