SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman membentuk tim khusus lintas lembaga untuk mengawal proses penurunan harga beras di berbagai daerah. Langkah ini dilakukan menyusul tren positif penurunan harga beras dalam dua bulan terakhir, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Tujuan kita menurunkan harga supaya masyarakat bahagia, dan itu sudah tercapai,” ujar Amran dalam keterangan resmi, Selasa (4/11/2025).
Tim Khusus Kawal Harga hingga ke Kabupaten
Amran yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjelaskan bahwa harga beras memang sudah turun di sebagian besar wilayah Indonesia, namun masih ada 51 daerah yang belum mengalami penurunan signifikan. Untuk itu, pihaknya membentuk tim pengawas khusus yang bekerja sama dengan Perum Bulog, Bapanas, serta penegak hukum.
“Kami bentuk tim untuk mengawal tiap kabupaten dan untuk mengawal harga komoditas pangan, khususnya beras. Bapanas tandem dengan Bulog,” kata Amran.
Tim ini akan fokus memastikan stabilitas harga sampai tingkat kabupaten, termasuk melakukan operasi pasar dan distribusi beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) ke wilayah pegunungan dan daerah non-sentra produksi.
Harga Beras Nasional Mulai Turun
Berdasarkan data BPS, tercatat 23 provinsi mengalami deflasi beras, tiga provinsi stabil, dan hanya 12 provinsi yang mencatat inflasi. Penurunan harga juga terjadi di seluruh segmen pasar — mulai dari penggilingan hingga tingkat eceran.
Tingkat penggilingan: turun rata-rata 0,54 persen, dengan penurunan 0,71 persen pada beras premium dan 0,46 persen pada beras medium.
Tingkat grosir: turun 0,18 persen.
Tingkat eceran: deflasi 0,27 persen.
Pada 2024, harga beras eceran masih di kisaran Rp14.643/kg dengan inflasi tahunan 3,08 persen. Namun pada Oktober 2025, harga di semua level menunjukkan tren penurunan serentak — menandakan dampak nyata dari kebijakan stabilisasi pangan pemerintah.
Produksi Beras Melonjak 13,54 Persen
Penurunan harga beras juga didukung oleh lonjakan produksi nasional. Data terbaru BPS menunjukkan produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,14 juta ton atau 13,54 persen dibanding periode yang sama tahun 2024.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, menyebut peningkatan ini sebagai tonggak penting kedaulatan pangan nasional.
“Potensi produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, naik 13,54 persen. Peningkatan ini terutama disumbang oleh subround I (Januari–April) 2025 yang naik 26,54 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya,” ujarnya dalam rilis BPS, Senin (3/11/2025).
Selain itu, potensi luas panen padi tahun 2025 mencapai 11,35 juta hektare, naik 12,98 persen dari 2024. Produksi gabah kering giling (GKG) diproyeksikan mencapai 60,34 juta ton, meningkat 13,55 persen dibanding tahun lalu.
Lampaui Prediksi Global
Menariknya, proyeksi BPS ini melampaui prediksi lembaga internasional seperti Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) yang memperkirakan produksi beras Indonesia sebesar 34,6 juta ton.
“Dengan capaian ini, kebijakan pertanian nasional terbukti berjalan efektif dan terimplementasi dengan baik di lapangan,” tutur Amran.
Langkah Lanjutan: Penegakan dan Edukasi
Selain pengawasan distribusi dan operasi pasar, tim khusus ini juga akan memantau pelaku usaha yang melanggar aturan Harga Eceran Tertinggi (HET). Jika ditemukan pelanggaran serius, izin usaha dapat dicabut dalam waktu dua minggu sesuai instruksi Bapanas.
Amran menegaskan, langkah-langkah ini bukan hanya soal harga, melainkan juga upaya memastikan kesejahteraan petani dan akses pangan terjangkau bagi masyarakat.
“Stabilitas harga pangan adalah stabilitas rakyat. Kita ingin petani sejahtera, tapi juga rakyat bisa membeli beras dengan harga yang wajar,” tegasnya.
