Soalindonesia–Jakarta – Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Hermawi Taslim, menegaskan partainya tidak terlibat dalam pengadaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pernyataan tersebut disampaikan Hermawi untuk merespons sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang melarang kadernya terlibat dalam bisnis MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Hermawi, setiap partai politik memiliki penilaian dan sikap masing-masing terhadap program pemerintah tersebut.
“Setiap partai punya penilaian sendiri terhadap MBG dan penilaian itu menentukan sikap partai tersebut,” kata Hermawi saat dihubungi, Sabtu (28/2/2026).
“Jadi independensi partai sepenuhnya dijamin atas sikapnya terhadap MBG,” ujarnya menambahkan.
Hermawi juga menanggapi pernyataan Wakil Kepala Program MBG yang menyebut seluruh partai politik memiliki dapur MBG. Ia menilai pernyataan tersebut merupakan bagian dari kebebasan berpendapat.
“Tentang pernyataan wakil kepala MBG, ya itu bagian dari kebebasan berpendapat,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan NasDem sebagai institusi tidak terlibat dalam pengadaan dapur MBG.
“Bagi NasDem jelas. NasDem sebagai partai tidak terlibat dalam pengadaan dapur MBG,” ujarnya.
Hermawi menyebut, apabila terdapat individu yang terlibat dalam pengadaan dapur MBG, keterlibatan tersebut bersifat personal dan tidak mewakili partai.
“Kalau pun ada yang terlibat itu orang per orang yang mungkin memang punya usaha yang bergerak di bidang katering,” ucapnya.
Ia kembali menegaskan bahwa secara kelembagaan, NasDem tidak memiliki dapur MBG.
“NasDem sebagai partai tidak memiliki dapur MBG,” tandasnya.
PDIP Larang Kader Terlibat Bisnis MBG
Sebelumnya, DPP PDIP mengeluarkan surat edaran internal yang mengingatkan agar kader tidak memanfaatkan program MBG atau memiliki bisnis dapur MBG/SPPG.
Politikus PDIP, Guntur Romli, mengatakan surat tersebut merupakan penegasan sikap partai.
“Surat tersebut untuk internal partai sebagai jawaban untuk menegaskan bahwa partai selama ini tidak pernah mengizinkan adanya kepentingan orang per orang untuk ikut terlibat dalam bisnis MBG,” kata Guntur, Jumat (27/2/2026).
Menurutnya, sikap PDIP tegas menolak komersialisasi program tersebut.
“MBG adalah program pemerintah untuk rakyat dan dalam pelaksanaannya tidak boleh ada komersialisasi atas program kerakyatan tersebut,” ujarnya.
Guntur juga menyebut surat edaran itu sekaligus membantah pernyataan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik Sudaryati yang menyatakan seluruh partai politik memiliki dapur MBG.
“Dengan demikian, partai melarang keterlibatan anggota dan kader PDI Perjuangan pada bisnis MBG,” pungkasnya.
