Soalindonesia–JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyoroti persoalan sampah di DKI Jakarta yang dinilai sudah dalam kondisi darurat dan membutuhkan penanganan cepat serta terintegrasi.
Hal tersebut disampaikan dalam agenda penandatanganan kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Danantara terkait fasilitas pengolahan sampah di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Senin (4/5/2026). Turut hadir dalam kegiatan itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
Zulkifli mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap persoalan sampah di ibu kota, bahkan secara rutin memantau perkembangan penanganannya.
“Darurat sampah DKI telah menjadi perhatian banyak pihak yang memerlukan penanganan cepat, terkoordinasi, dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Bahkan Jakarta ini mendapat perhatian khusus dari Bapak Presiden,” ujarnya.
Ia menyebut, dalam beberapa pekan terakhir Presiden intens menghubunginya untuk membahas kondisi tersebut, terutama terkait pengelolaan di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang.
Menurutnya, volume sampah di Jakarta saat ini mencapai sekitar 9.000 ton per hari, dengan sekitar 87 persen masih bergantung pada sistem pembuangan terbuka (open dumping) yang kapasitasnya telah jauh terlampaui.
“Kalau diukur, Bantargebang itu sudah seperti gedung 16 sampai 17 lantai. Ini menunjukkan kondisi yang sangat mendesak,” jelasnya.
Sebagai langkah percepatan, pemerintah mendorong implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang berfokus pada pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui skema waste to energy.
Pemprov DKI Jakarta sendiri telah mengusulkan pembangunan fasilitas pengolahan sampah di dua lokasi, yakni Bantargebang dan kawasan Tunjungan, Kamal Muara, Jakarta Utara.
“Perpres ini untuk mempercepat penanganan darurat sampah perkotaan dengan teknologi pengolahan menjadi listrik, termasuk percepatan pemilihan badan usaha,” kata Zulkifli.
Ia juga mengungkapkan bahwa percepatan pembangunan fasilitas serupa tengah berlangsung di berbagai daerah. Dalam enam bulan terakhir, sejumlah proyek bahkan sudah masuk tahap konstruksi, di antaranya di Bandung, Bali, dan Bogor.
Pemerintah menargetkan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah di puluhan daerah, mencakup sekitar 71 kabupaten/kota di Indonesia.
Lebih lanjut, Zulkifli menegaskan bahwa keseriusan pemerintah juga tercermin dari kerja sama antara Pemprov DKI Jakarta dan Danantara dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa).
“Ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pengelolaan sampah nasional,” tegasnya.
Ia menambahkan, Jakarta menjadi tolok ukur keberhasilan penanganan sampah secara nasional. Jika persoalan di ibu kota dapat diselesaikan, maka persepsi publik terhadap pengelolaan sampah di Indonesia juga akan ikut membaik.
Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyampaikan bahwa pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis energi merupakan bagian dari komitmen daerah dalam mengatasi persoalan sampah secara berkelanjutan.
Dengan tambahan fasilitas baru, Jakarta ditargetkan memiliki tiga PLTSa yang beroperasi, ditambah fasilitas pengolahan berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) di Rorotan.
“Dengan ini, mudah-mudahan persoalan sampah di Jakarta dapat tertangani dengan lebih baik,” pungkasnya.
