Soalindonesia–JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penipuan yang mengatasnamakan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Imbauan tersebut disampaikan menyusul pelaksanaan sensus nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang berlangsung pada Juni hingga Juli 2026.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menegaskan Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang digelar setiap 10 tahun sekali dan memiliki peran penting dalam memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh.
“Kita mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi ini agar seluruh pelaku usaha jasa keuangan, ketika ada BPS datang, mereka memberikan jawaban atas sensus yang diberikan dan memberikan jawaban yang sebenarnya,” ujar Friderica dalam konferensi pers Seminar on Scams, Senin (6/7/2026).
BPS diketahui merekrut sekitar 190 ribu petugas lapangan untuk melaksanakan pendataan Sensus Ekonomi 2026. Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui metode door to door atau dari rumah ke rumah.
Friderica mengatakan petugas sensus direkrut dan dibekali prosedur kerja sesuai standar operasional yang ketat. Sebagai lembaga pemerintah, BPS juga dinilai memiliki sistem yang menjamin kerahasiaan data responden.
Meski demikian, ia mengingatkan adanya kemungkinan oknum yang memanfaatkan momentum pelaksanaan sensus untuk melakukan aksi penipuan.
“Tidak kita pungkiri, bisa jadi ada pihak-pihak yang mendompleng hal ini. Karena itu lagi-lagi kuncinya adalah masyarakat waspada, harus cek dulu ini benar atau tidak petugas dari BPS,” tegasnya.
Minta Masyarakat Verifikasi Identitas Petugas
OJK mengimbau masyarakat untuk tidak langsung mempercayai setiap orang yang mengaku sebagai petugas sensus. Friderica menyarankan agar warga terlebih dahulu memverifikasi identitas petugas, termasuk memastikan kartu identitas resmi yang dibawa.
Selain itu, masyarakat juga disarankan mengonfirmasi kehadiran petugas kepada pengurus RT atau RW setempat, karena dalam praktiknya petugas sensus umumnya telah berkoordinasi dengan aparat lingkungan sebelum melakukan pendataan.
“Pastikan ID card-nya, mungkin cek dulu ke RT/RW karena biasanya mereka itu kalau datang tidak mungkin datang langsung. Mereka biasanya menghubungi RT/RW dan sebagainya. Kami juga punya survei nasional bersama BPS dan kami tahu metodologi, mekanisme, dan SOP di lapangan sangat rigid serta sangat baik,” katanya.
Pendataan Didominasi Wawancara Tatap Muka
Dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, sebagian besar responden akan didata melalui wawancara tatap muka. Selain mengajukan pertanyaan, petugas juga bertugas menjelaskan konsep maupun definisi dalam kuesioner agar seluruh responden memiliki pemahaman yang sama.
Metode tersebut diterapkan untuk menjaga kualitas dan konsistensi data yang dikumpulkan sehingga mampu menggambarkan kondisi perekonomian secara akurat.
Sementara itu, bagi kelompok usaha besar yang memiliki sistem administrasi dan pencatatan lebih lengkap, BPS menyediakan opsi pengisian kuesioner secara daring atau online. Mekanisme ini diharapkan memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha sekaligus mempercepat proses pengumpulan data.
OJK berharap masyarakat tetap mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas resmi, sembari tetap menerapkan prinsip kehati-hatian agar terhindar dari berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan kegiatan sensus.
