Soalindonesia–JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan bahwa kedaulatan dalam sistem demokrasi Indonesia harus tetap berada di tangan rakyat, terutama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu.
Pernyataan tersebut disampaikan Hasto usai menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional 2026 di GOR Otista, Minggu (3/5/2026).
Menurut Hasto, semangat reformasi telah menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam menentukan arah politik bangsa, termasuk dalam proses pemilihan umum yang harus berlangsung secara langsung, umum, bebas, dan rahasia.
“Di dalam era reformasi, kedaulatan berada di tangan rakyat. Ini jangan diambil alih, baik melalui lembaga penyelenggara pemilu yang tidak independen maupun melalui penyalahgunaan hukum,” ujarnya.
Wanti-wanti Intervensi Kekuasaan
Hasto mengingatkan agar tidak ada intervensi kekuasaan yang dapat menekan kebebasan rakyat dalam menyalurkan hak pilih. Ia menilai praktik tersebut berpotensi membawa kemunduran demokrasi.
Ia bahkan menyinggung kemungkinan kembalinya pola lama seperti pada masa Orde Baru jika pemilu hanya dijadikan formalitas tanpa kebebasan yang sesungguhnya.
“Jangan sampai pemilu hanya menjadi aksesoris demokrasi, di mana semuanya sudah diatur akibat intervensi kekuasaan,” tegasnya.
Soroti Integritas Pemilu
Lebih lanjut, Hasto juga menyinggung pelaksanaan Pemilu 2024 yang menurutnya harus tetap dijaga integritasnya dari berbagai bentuk tekanan kekuasaan.
Ia menekankan pentingnya sistem pemilu yang benar-benar memberikan ruang bagi rakyat untuk menjadi penentu utama dalam demokrasi.
Selain itu, pembahasan RUU Pemilu diharapkan dapat mengedepankan prinsip demokrasi yang sehat, transparan, dan partisipatif.
Hasto juga mengingatkan seluruh partai politik untuk terus berbenah dan meningkatkan kinerja guna meraih kepercayaan publik.
“Biarkan rakyat yang menentukan. Itu hukum dalam demokrasi yang sehat,” pungkasnya.
