SOALINDONESIA–JAKARTA Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI) bersama Kementerian PPN/Bappenas sepakat memperkuat sinergi guna mendorong percepatan pembangunan Kawasan Industri Prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Proyek Strategis Nasional (PSN) berbasis kawasan industri.
Ketua Umum HKI, Akhmad Ma’ruf Maulana, menegaskan transformasi kawasan industri merupakan kebutuhan mendesak di tengah dinamika ekonomi global, perkembangan teknologi, serta tuntutan keberlanjutan yang semakin tinggi.
“Perizinan dasar masih menjadi salah satu bottleneck terbesar, khususnya dalam penerbitan PKKPR dan RKKPR. Ketidakseragaman proses di daerah berdampak pada percepatan kawasan industri prioritas,” ujar Ma’ruf.
Menurutnya, hambatan interpretasi dan sinkronisasi tata ruang masih sering mengganjal proyek-proyek industri di berbagai provinsi. HKI pun berkomitmen memperkuat monitoring, mempercepat konsultasi keanggotaan, serta memberikan masukan berbasis data kepada pemerintah untuk menghadirkan perencanaan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Sinergi HKI–Bappenas diharapkan mampu menciptakan ekosistem investasi yang kondusif bagi perluasan aktivitas industri, sekaligus memperkuat penyelarasan kebijakan pusat dan daerah. Upaya tersebut juga menjadi pendorong pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029.
Bappenas Kawal Perizinan Kawasan Industri
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menyatakan dukungannya terhadap langkah HKI.
“Bappenas mendukung dan akan mengawal upaya HKI dalam mengurangi hambatan perizinan serta mempercepat implementasi Kawasan Industri Prioritas dan PSN, demi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan,” tegas Rachmat.
Komitmen tersebut diperkuat melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara HKI dan Bappenas terkait penguatan perencanaan kebijakan dan percepatan pelaksanaan kawasan industri prioritas RPJMN 2025–2029. Penandatanganan dilakukan oleh Akhmad Ma’ruf Maulana dan Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas, Teni Widuriyanti, di Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Pada momen yang sama, Bappenas juga meneken MoU dengan PT Pindad sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pengembangan kendaraan nasional.
Usulan Pembentukan Tim Bersama
HKI mengusulkan pembentukan tim bersama antara HKI, Bappenas, dan kementerian/lembaga teknis terkait untuk mengawal proses perizinan yang bermasalah, terutama pada proyek kawasan industri yang tercantum dalam RPJMN dan PSN.
Tim tersebut akan menggelar rapat berkala guna mengidentifikasi hambatan di lapangan serta memastikan eksekusi proyek strategis berjalan efektif.
“Realisasi PSN tidak boleh hanya kuat di atas kertas. Percepatannya harus nyata di implementasi,” tegas Ma’ruf.
Melalui kolaborasi ini, HKI meyakini kawasan industri di Indonesia akan semakin kompetitif, terhubung, dan berkelanjutan, serta menjadi motor penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional ke depan.
