SOALINDONESIA–JAKARTA Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak akan menghapus kewajiban pajak bagi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), meski ada permintaan langsung dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Menurut Purbaya, CEO Danantara Rosan Roeslani sebelumnya meminta agar sejumlah BUMN mendapat penghapusan pajak atas transaksi di masa lalu. Namun, permintaan tersebut dinilai tidak tepat dan sulit untuk dikabulkan.
“Yang enggak dikasih, dia minta keringanan pajak beberapa perusahaan… untuk dihilangkan kewajiban pajaknya,” ujar Purbaya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Ia menggarisbawahi bahwa perusahaan-perusahaan yang dimaksud justru telah mencatat keuntungan, serta memiliki keterkaitan dengan pihak asing. Karena itu, tidak ada alasan untuk menghapus kewajiban pajak mereka.
“Enggak bisa. Itu kan sudah terjadi masa lalu, dan perusahaannya untung dan ada komponen perusahaan asing juga di situ,” tegas Purbaya.
Insentif Pajak Tetap Ada, Tapi Selektif
Meski menolak penghapusan pajak tertentu, Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka peluang keringanan pajak bagi BUMN dalam kondisi khusus. Salah satunya adalah proses konsolidasi perusahaan pelat merah.
Ini merespons kebutuhan Danantara yang menjadi koordinator transformasi dan konsolidasi sejumlah aset negara.
“Yang memang sesuai dengan peraturan kita kasih. Yang enggak, ya enggak dikasih. Ada yang dikasih, ada yang enggak,” ujarnya.
Ia mencontohkan transaksi jual beli antarperusahaan BUMN yang sering kali dikenai pajak besar. Untuk mendukung efisiensi, pemerintah akan memberikan relaksasi pajak konsolidasi selama 2–3 tahun.
“Kalau selalu bayar pajak semua ya kemahalan. Saya pikir itu masuk akal untuk konsolidasi kita kasih waktu 2–3 tahun,” jelasnya.
Setelah 2028, Berlaku Pajak Normal
Purbaya menambahkan bahwa keringanan pajak tersebut bersifat sementara. Setelah jangka waktu 3 tahun selesai, setiap aksi korporasi akan kembali dikenakan pajak sesuai regulasi yang berlaku.
“Setelah itu setiap corporate action kita akan charge. Kita kenakan pajak sesuai aturan,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan langkah ini wajar mengingat Danantara merupakan proyek pemerintah yang bertujuan memperkuat struktur bisnis BUMN secara menyeluruh.
Kebijakan ini menandai sikap pemerintah untuk tetap disiplin fiskal, sekaligus memberi dukungan strategis terhadap efisiensi dan transformasi BUMN — namun hanya pada sektor yang benar-benar membutuhkan.
