SOALINDONESIA–JAKARTA Pemutaran video berisi capaian pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelum penayangan film di sejumlah bioskop memicu perbincangan hangat di media sosial.
Video berdurasi singkat itu menampilkan aktivitas Presiden Prabowo beserta data capaian program pemerintah, mulai dari produksi beras nasional, program makan bergizi gratis, hingga pendirian sekolah rakyat.
Dalam video tersebut, ditampilkan sejumlah pencapaian pemerintah, antara lain produksi beras nasional yang mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, pembukaan 225.000 hektare sawah baru, ekspor jagung perdana sebesar 1.200 ton, beroperasinya 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah menjangkau 20 juta penerima manfaat. Selain itu, pemerintah juga menyoroti berdirinya 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dan 100 unit Sekolah Rakyat.
Komdigi: Wajar Pemerintah Gunakan Bioskop
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa pemanfaatan bioskop sebagai media komunikasi publik adalah hal yang wajar.
“Komunikasi publik tidak lagi terbatas pada satu kanal. Pemerintah memiliki tanggung jawab memastikan informasi penting tersampaikan kepada masyarakat luas. Sepanjang tidak melanggar aturan bioskop, medium ini sah dan wajar dipilih,” ujarnya, Senin (15/9).
Fifi menilai bioskop memiliki daya tarik visual dan audio yang kuat, sehingga pesan pembangunan bisa diterima audiens secara lebih utuh. Ia menyebut penggunaan bioskop sama halnya dengan pemanfaatan media sosial, televisi, radio, maupun papan reklame.
Dukungan dari DPR
Anggota Fraksi Gerindra, Danang Wicaksana, menilai langkah tersebut merupakan inovasi komunikasi publik yang patut diapresiasi.
“Video di bioskop itu bagus, tidak ada yang salah. Justru publik berhak tahu apa yang telah dikerjakan pemerintah. Bioskop bagian dari ruang publik,” katanya.
Menurut Danang, masyarakat membutuhkan informasi pembangunan melalui berbagai saluran karena kesibukan membuat sebagian orang tidak selalu mengikuti berita resmi.
Penjelasan Istana
Kepala Kantor Komunikasi Presiden (PCO), Hasan Nasbi, mengatakan bahwa penggunaan layar bioskop sama sahnya dengan televisi atau media luar ruang.
“Jika pesan komersial boleh ditayangkan, tidak ada alasan pesan pemerintah tidak bisa. Pemerintah ingin rakyat tahu apa yang sudah dikerjakan,” ujar Hasan.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga mendukung langkah ini. Ia menilai transparansi informasi penting untuk meningkatkan kepercayaan publik.
“Selama tidak melanggar aturan, penggunaan media publik untuk menyampaikan pesan adalah hal yang lumrah. Justru masyarakat perlu tahu dampak pembangunan terhadap kehidupan sehari-hari,” jelasnya.
Diskusi di Media Sosial
Meski pemerintah menilai langkah ini wajar, reaksi netizen beragam. Sebagian mendukung dengan alasan masyarakat mendapat informasi langsung, sementara sebagian lainnya menilai bioskop sebaiknya tetap menjadi ruang hiburan murni.
