SOALINDONESIA–SOLO Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa Dinas Kesehatan di seluruh Indonesia memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan berbagai program nasional di sektor kesehatan.
Program-program tersebut meliputi Makan Bergizi Gratis (MBG), penanganan tuberkulosis (TBC), stunting, hingga pengendalian tembakau (tobacco control).
Menurut Bima, aspek kesehatan menjadi salah satu faktor penentu dalam mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai negara maju dalam 20 tahun ke depan.
“Negara maju dalam 20 years time. Dan tidak mungkin kita sampai ke sana apabila banyak PR terkait faktor manusia, termasuk kesehatan, tidak selesai,”
ujar Bima dalam acara Pelatihan dan Lokakarya (Pentaloka) Nasional Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (Adinkes) di Hotel Lorin Dwangsa Solo, Jawa Tengah, Selasa (21/10/2025).
Kawal Program Makan Bergizi Gratis
Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya mengajak seluruh Kepala Dinas Kesehatan untuk mengawal secara serius program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu prioritas pemerintah. Ia menilai program ini tidak hanya meningkatkan kualitas kesehatan anak-anak, tetapi juga membangun ekosistem ekonomi baru di masyarakat.
“Makan bergizi ini bukan saja harus berdampak secara kesehatan untuk anak-anak, tetapi juga membangun ekosistem untuk menyehatkan warga,” tegasnya.
Bima menekankan pentingnya sinergi lintas sektor agar MBG benar-benar tepat sasaran, mulai dari penyediaan bahan pangan lokal hingga pelibatan petani dan pelaku UMKM dalam rantai pasok makanan bergizi.
TBC Masih Jadi Tantangan Serius
Bima juga menyoroti masih tingginya angka tuberkulosis (TBC) di Indonesia yang menempatkan negara ini di posisi tertinggi dunia. Ia meminta seluruh daerah memperkuat langkah-langkah pencegahan dan penanganan melalui kolaborasi lintas sektor, tracing kasus, serta screening kesehatan secara berkala.
“Sudah ada protapnya, intervensinya seperti apa. Saya hanya menggarisbawahi, tolong para kepala daerah diingatkan betul untuk memastikan pelaksanaannya,” katanya.
Stunting: Masalah Data Jadi Fokus
Dalam isu stunting, Bima menilai perbaikan data menjadi kunci utama. Menurutnya, masih banyak data yang tidak akurat karena metode survei yang belum tepat dan hanya mengandalkan laporan administratif tanpa verifikasi lapangan.
“Persoalan utama stunting adalah data. Kadang metode surveinya tidak pas, hanya berdasarkan laporan lurah atau camat, tanpa cek fisik langsung,” jelas Bima.
Untuk memperbaiki hal itu, Bima mendorong pemerintah daerah menggandeng perguruan tinggi dan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Ia meyakini kolaborasi tersebut akan memperkuat intervensi dan menekan angka stunting secara signifikan.
“Kampus-kampus bisa bantu dalam hal data, forum CSR bisa bantu intervensi di lapangan. Ini soal kolaborasi,” tambahnya.
Pengendalian Tembakau: Jaga Generasi Muda
Selain itu, Wamendagri juga mengingatkan pentingnya komitmen daerah dalam pengendalian tembakau, terutama untuk melindungi generasi muda dari bahaya rokok. Ia meminta para kepala daerah tidak tergoda oleh sponsor atau kepentingan industri tembakau yang dapat mengganggu program kesehatan publik.
“Tolong kuatkan iman Bapak-Ibu semua agar tidak digoda oleh sponsor-sponsor yang merusak generasi muda kita dengan ancaman tembakau,” pungkasnya.
Dihadiri Pejabat Nasional dan Internasional
Acara Pentaloka Nasional Adinkes tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum Adinkes M. Subuh, Director for Tobacco Control Asia Pacific Vital Strategies Singapore, Tara Singh Bam, serta Kepala Dinas Kesehatan seluruh Indonesia dan pejabat terkait lainnya.
Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat peran Dinas Kesehatan dalam mendukung kebijakan nasional menuju Indonesia Sehat dan Maju 2045.
